Pamekasan,locusjatim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) resmi menetapkan Biaya Pokok Produksi (BPP) tembakau tahun 2025 dengan angka yang mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.
Kebijakan itu, dinilai mampu menjadi jalan tengah yang menguntungkan baik petani maupun pengusaha.
Plt Kepala DKPP Pamekasan, Indah Kurnia Sulistiorini, menegaskan bahwa penetapan BPP bukan keputusan asal, melainkan hasil dari riset dan kajian mendalam di berbagai kecamatan. “BPP ini bukan hasil ngarang. Kami melakukan kajian menyeluruh berdasarkan laporan dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pamekasan,” ujarnya, Rabu (6/8).
Berikut rincian BPP Tembakau 2025 yang telah ditetapkan oleh DKPP:
Tembakau sawah: Rp47.685 (sebelumnya Rp46.725)
Tembakau tegal: Rp53.533 (sebelumnya Rp52.639)
Tembakau gunung: Rp64.000 (sebelumnya Rp63.233)
Menurut Indah, penyesuaian angka tersebut mempertimbangkan sejumlah komponen penting, seperti kenaikan Hari Orang Kerja (HOK) dan biaya operasional pertanian lainnya yang terus meningkat.
“Penetapan ini sudah disepakati semua pihak. Kami ingin petani tidak rugi dan pengusaha pun tidak merasa terbebani. Semua harus untung, semua harus tersenyum,” tambahnya.
Kenaikan BPP ini juga diharapkan menjadi pijakan awal untuk mewujudkan ekosistem perdagangan tembakau yang lebih adil dan transparan. DKPP menekankan pentingnya komitmen dari pabrikan dan tengkulak agar tidak bermain harga yang merugikan petani.
Tembakau tetap menjadi komoditas unggulan dan sumber penghidupan utama ribuan petani di Pamekasan. Setiap musim tanam dan panen, keberhasilan sektor ini memiliki dampak langsung terhadap perputaran ekonomi daerah.
“Kami berharap produksi tembakau tahun ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Ini jadi tanggung jawab bersama, bukan hanya petani, tapi juga pengusaha dan pemerintah. Kalau petani makmur, pengusaha betah, maka ekonomi Pamekasan akan ikut naik,” tandas Indah.(*)
