Sampang, locusjatim.com – Pemerintah Kabupaten Sampang memilih pendekatan langsung kepada masyarakat untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat. Melalui pendamping sosial dan petugas terkait, pemerintah mendatangi rumah-rumah warga guna memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai konsep dan fasilitas yang tersedia dalam program tersebut.
Langkah jemput bola ini dilakukan seiring masih belum terpenuhinya kuota siswa jenjang sekolah dasar (SD), meski jumlah calon peserta didik tingkat SMP dan SMA telah melampaui target yang ditetapkan. Sebagian orang tua masih menyimpan keraguan karena menilai anak usia SD terlalu dini untuk mengikuti pendidikan berbasis asrama.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, mengatakan penjangkauan difokuskan kepada keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk dalam kategori desil satu dan desil dua. Setiap jenjang pendidikan, mulai SD, SMP hingga SMA, ditargetkan menerima masing-masing 90 siswa asal Kabupaten Sampang.
“Penjangkauan calon siswa dilakukan kepada keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk kategori desil satu dan desil dua. Setiap jenjang pendidikan, mulai SD, SMP hingga SMA, ditargetkan menerima sebanyak 90 siswa dari Kabupaten Sampang,” terangnya.
Menurut Yuliadi, tahapan yang berlangsung saat ini bukan merupakan proses pendaftaran maupun seleksi. Pemerintah daerah lebih mengedepankan sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat yang ditawarkan Sekolah Rakyat.
“Pendamping sosial dan petugas terkait mendatangi rumah-rumah warga untuk memberikan penjelasan mengenai program Sekolah Rakyat beserta fasilitas yang akan diterima siswa,” jelasnya.
Ia menuturkan, Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan layanan pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter, pendidikan agama, serta berbagai kegiatan pengembangan bakat dan potensi siswa. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar keraguan yang masih muncul dapat terjawab.
Di sisi lain, Pemkab Sampang juga terus mengawal kesiapan sarana dan prasarana sekolah yang pembangunannya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Pemerintah daerah optimistis seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” katanya.
Yuliadi berharap kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat kurang mampu sekaligus mencetak generasi muda yang lebih unggul dan berdaya saing.
“Sekolah Rakyat mampu menjadi sarana meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus menciptakan generasi muda yang memiliki daya saing lebih baik di masa depan,” pungkasnya.
