Sampang, locusjatim.com – Pemerintah Kabupaten Sampang memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan (BINWAS). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan pemerintah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, mengatakan pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Sampang yang memberikan perhatian serius terhadap keberhasilan program strategis nasional tersebut.
“Bapak Bupati sangat serius mendukung program MBG karena ini program strategis nasional,” ujarnya.
Menurut Yuliadi, pada tahap awal pemerintah daerah telah membentuk tim percepatan sesuai instruksi pemerintah pusat. Namun, bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta munculnya berbagai laporan dari lapangan membuat fungsi pembinaan dan pengawasan perlu diperkuat.
“Ketika muncul berbagai temuan dan laporan, maka harus ada pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat,” katanya.
Tim BINWAS yang telah dibentuk memiliki tugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sampang. Mengingat jumlah SPPG yang kini mencapai ratusan, pengawasan dilakukan secara bertahap dan terencana.
“Saat ini jumlah SPPG sudah mencapai ratusan sehingga pengawasan harus dilakukan secara bertahap dan terencana,” jelasnya.
Dalam menjalankan tugasnya, tim melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dan instansi teknis, mulai dari unsur perizinan, kesehatan, pekerjaan umum hingga perangkat daerah lainnya. Pemeriksaan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing agar seluruh persyaratan operasional dapat dipenuhi.
“Kami turun langsung memotret kondisi riil di lapangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ungkap Yuliadi.
Selain monitoring yang telah dijadwalkan, Tim BINWAS juga melakukan inspeksi mendadak (sidak). Cara ini ditempuh agar kondisi yang ditemukan benar-benar mencerminkan pelaksanaan program yang sesungguhnya.
“Kalau monitoring diberi jadwal, tetapi ada juga sidak agar kondisi yang kami lihat benar-benar sesuai fakta,” tegasnya.
Seluruh hasil pengawasan kemudian dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) tingkat provinsi maupun pusat sebagai bahan evaluasi. Pemerintah daerah, kata Yuliadi, tidak akan menutup-nutupi berbagai temuan yang diperoleh selama proses pengawasan berlangsung.
“Kalau sesuai kami sampaikan sesuai, kalau tidak sesuai juga kami sampaikan tidak sesuai kepada BGN,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengawasan tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat yang menjadi penerima manfaat Program MBG.
“Yang menerima manfaat adalah masyarakat Sampang, sehingga kami wajib memastikan standar gizi benar-benar terpenuhi,” pungkasnya.
