Sampang, locusjatim.com – Kantor DPRD Kabupaten Sampang menjadi tujuan dua aksi unjuk rasa yang digelar secara bergantian pada Kamis (25/6/2026). Meski datang dari kelompok berbeda, kedua massa membawa pesan yang sejalan, yakni mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaannya.
Dua kelompok yang menyampaikan aspirasi tersebut adalah Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Sampang. Mereka menilai program strategis nasional itu memiliki manfaat besar bagi masyarakat, tetapi masih memerlukan berbagai pembenahan agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Koordinator aksi Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Program MBG, Abd Hamid, S.Pd., mengatakan program MBG memiliki dampak positif bagi berbagai kalangan, mulai dari ibu hamil, balita, lansia hingga peserta didik. Menurutnya, program tersebut merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
Selain meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, MBG juga dinilai berkontribusi dalam menekan angka stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menggerakkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan sektor pangan lokal.
“Maka dari itu kami mendukung program pemerintah ini tetap berlanjut, karena secara tak langsung program ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan sektor pangan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PC PMII Sampang, Latifah, menilai besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk Program MBG harus dibarengi dengan tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami meminta DPRD Kabupaten Sampang memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat agar melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” ucapnya.
Menurut Latifah, evaluasi perlu mencakup berbagai aspek penting, mulai dari mekanisme pengadaan, keamanan pangan, distribusi, optimalisasi penggunaan bahan pangan lokal, manfaat ekonomi bagi masyarakat, hingga sinkronisasi kebijakan antarinstansi.
Ia menegaskan, pembenahan tersebut diperlukan agar program benar-benar mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Besarnya anggaran yang dialokasikan negara harus mampu menjamin kualitas layanan yang diterima masyarakat. Program ini harus transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat nyata,” tegasnya.
Dalam aksinya, PMII juga mendesak DPRD Kabupaten Sampang segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, termasuk pelaksana MBG, Satgas MBG, organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, hingga unsur masyarakat. Selain itu, mereka juga menyuarakan tuntutan moratorium KDKMP.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Mohammad Iqbal Fatoni, menyatakan pihaknya memahami dan menerima substansi tuntutan yang disampaikan kedua kelompok massa. Menurutnya, evaluasi memang diperlukan agar implementasi Program MBG maupun KDKMP semakin optimal.
“Pada dasarnya kami sepakat dengan apa yang disampaikan Aliansi pemuda dan masyarakat Peduli Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendukung MBG dan juga tuntutan teman-teman PMII. Program MBG maupun KDKMP memang perlu dievaluasi agar pelaksanaannya semakin baik,” ucapnya.
