Berita

Insentif Ditunda, Guru Ngaji Jember: Jangan Kaitkan dengan Pilkada

1145
×

Insentif Ditunda, Guru Ngaji Jember: Jangan Kaitkan dengan Pilkada

Sebarkan artikel ini
Insentif
Ustazah Siti Rohani guruh ngaji di jember.

LOCUSJATIM.COM, JEMBER – Sejumlah guru ngaji yang berada di wilayah Jember merasa kecewa akibat adanya penundaan Insentif guru ngaji oleh Pemerintah Kabupaten Jember, dengan alasan menjaga Kondusifitas Pilkad24.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ustazah Siti Rohani (57) salah satu guru ngaji di Masjid Al-Hikmah, Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dirinya mengatakan, sangat kecewa atas penundaan Insentif guru ngaji, yang dikait-kaitkan dengan Pilkada.

“Tapi kalau ada penundaan dan dikait-kaitkan dengan Pilkada, ya saya kecewa kan itu sudah hak guru ngaji. Karena Pilkada dan honor guru ngaji tidak ada kaitannya,” ujarnya saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Selasa (22/10/2024).

Pasalnya, menurut guru ngaji yang akrab disapa Ustazah Ani tersebut, honor guru ngaji sangat bermanfaat baginya dan murid yang diajarnya.

“Sebenarnya saya jadi guru ngaji ini Lillahita’ala (ikhlas karena Allah), juga tidak mengharapkan honor juga. Tapi ya kalau dapat Alhamdulillah, itu sangat bermanfaat,” ungkapnya.

“Karena itu bukan untuk saya sendiri, tapi untuk anak-anak yang ngaji di sini juga, ya sangat bermanfaat, contohnya untuk Jum’at berkah dan sebagainya,” sambungnya.

Namun, dalam pencairannya, lanjut Ustazah Ani, terdapat perubahan bank yang digunakan, sebelumnya dari bank BRI berubah ke Bank Jatim.

“Memang ada perubahan buku tabungan, yang sebelumnya BRI pindah ke Bank Jatim. Saya tanya ke pihak Desa, katanya untuk mempermudah,” ulasnya.

Diketahui perubahan buku tangun tersebut, untuk mempermudah guru ngaji, agar tidak ada potongan dalam pengambilan honor tersebut.

“Kalau soal pemotongan dan tidak ada potongan itu belum tau saya, tapi kalau tidak ada pemotongan, ya sangat membantu,” ujarnya.

Adanya honor atau insentif bagi guru ngaji itu, diakui Ustazah Ani, juga baru diterima olehnya sejak kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto dan Wabup Muhammad Balya Firjaun Barlaman.

“Saya mulai ngajar di sini (Masjid Al Hikmah) sekitar tahun 2020. Saya sebelumnya ngajar ngaji juga sejak tahun 2014 di Wuluhan, tapi belum pernah dapat honor ini,” ungkapnya.

“Nah sejak Pak Hendy terpilih jadi Bupati, saya merasakan dapat honor dua kali dari Pemkab sekitar tahun 2022 dan 2023, sebelum puasa itu cair. Sebelumnya tidak pernah dapat. Hal itu terealisasi karena Pak Hendy dulu (saat Pilkada 2019) pernah janji. Katanya, kalau saya terpilih besok akan mengutamakan guru ngaji dan honor guru ngaji. Alhamdulillah hal itu terealisasi dan Insyaallah menepati janjinya,” sambungnya.

Sementara itu, Cawabup nomor urut 01 Muhammad Balya Firjaun Barlaman mengatakan, adanya penundaan karena dikaitkan dengan proses Pilkada 2024. Adalah sesuatu hal yang tidak elok dilakukan, oleh pemangku jabatan.

“Sebenarnya Bansos, maupun Insentif (Guru Ngaji) itu program pemerintah tahunan, dan ini tidak ada hubungannya dengan Pilkada,” ujar Gus Firjaun saat dikonfirmasi sejumlah wartawan.

Terkait peralihan nomor rekening dan buku tabungan, menurut Gus Firjaun, adalah persoalan teknis dengan tujuan agar dalam pencairan insentif guru ngaji tidak terpotong biaya administrasi bank.

“Soal Insentif Guru Ngaji, itu karena persoalan teknis peralihan dari BRI ke Bank Jatim. Dari proses itu sudah ada yang selesai, walaupun belum semuanya. Tapi sebenarnya (Bulan Oktober 2024 ini) bisa dicairkan. Namun karena ada persepsi-persepsi politik, akhirnya diminta untuk ditunda dan distop,” ulasnya.

Dengan adanya penundaan penyaluran insentif bagi guru ngaji itu. Kemudian dikaitkan dengan persoalan proses Pilkada 2024. Gus Firjaun berharap adanya kebijakan yang bijaksana dari pejabat terkait.

“Sebenarnya kalau mindset negarawan, ya harusnya melakukan sesuatu berdasarkan (hati) nurani. Karena itu kami berharap, agar kebutuhan masyarakat miskin khususnya, apalagi urusan perut ini tidak bisa ditunda. Kami berharap adanya (hak-hak bagi masyarakat membutuhkan) ini, untuk segera direalisasikan,” ungkapnya.

“Namun kami juga (berusaha) berikhtiar, jika ada beberapa pihak yang menunda (penyaluran program berbasi kemasyarakatan). Itu sudah di luar kuasa kami. Mudah-mudahan diberi kesadaran. Padahal bagi mereka yang membutuhkan uang Rp 100-200 ribu, itu kan artinya sangat berarti. Tapi bagi mereka yang berkecukupan, hal itu kan tidak terasa. Jadi kami berharap hati nurani dan ikut merasakan mereka yang membutuhkan,” sambungnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *