Sumenep, locusjatim.com–Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang melanda wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, tak sekadar memicu kelangkaan, tetapi juga membuka tabir persoalan mendasar terkait ketimpangan distribusi energi nasional. Dalam beberapa hari terakhir, warga harus menghadapi harga BBM yang melonjak tajam hingga menyentuh Rp30 ribu per liter—jauh di atas harga normal.
Situasi ini berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Aktivitas pendidikan terganggu akibat keterbatasan transportasi, sementara roda ekonomi, khususnya sektor perikanan, nyaris lumpuh karena nelayan kesulitan memperoleh bahan bakar untuk melaut.
Ketua Forum Pemerhati Energi Nasional, Anis Anwari, menilai kondisi tersebut bukan sekadar persoalan distribusi biasa, melainkan mencerminkan kegagalan negara dalam menghadirkan keadilan energi, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
“Ini bukan sekadar kelangkaan biasa, tetapi sudah masuk kategori darurat energi. Negara gagal memastikan distribusi BBM berjalan secara adil, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang justru paling rentan,” tegas Anis dalam keterangannya, Jumat (3/4).
Menurutnya, lonjakan harga yang tidak terkendali hingga tiga kali lipat dari harga normal menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap rantai distribusi energi. Ia menilai, situasi ini membuka ruang bagi praktik spekulasi dan permainan harga di tingkat bawah.
Anis juga menyoroti dampak sosial yang kian meluas. Terhentinya kegiatan belajar-mengajar serta terhambatnya aktivitas nelayan menjadi indikator bahwa krisis ini telah melampaui persoalan energi semata.
“Ketika anak-anak tidak bisa sekolah dan nelayan tidak bisa mencari nafkah, itu artinya negara sudah gagal dalam menjamin pendidikan dan ekonomi rakyat. Ini bukan hanya persoalan energi, tapi sudah menyentuh aspek kemanusiaan dan keadilan sosial,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengkritisi kebijakan distribusi BBM yang dinilai tidak adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan. Aturan seperti pembatasan penggunaan jerigen untuk pembelian BBM subsidi disebut justru memperparah kondisi di daerah yang minim akses terhadap SPBU.
“Pemerintah tidak bisa menyamakan pendekatan distribusi antara wilayah daratan dan kepulauan. Kebijakan yang tidak kontekstual seperti ini justru menjadi sumber masalah baru di lapangan,” katanya.
Ia pun mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah konkret untuk meredam krisis, mulai dari menetapkan status darurat energi hingga membuka jalur distribusi khusus yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat kepulauan.
Krisis BBM di Kepulauan Sumenep, menurut Anis, seharusnya menjadi momentum evaluasi besar terhadap tata kelola distribusi energi nasional, agar ke depan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan tidak lagi meminggirkan wilayah terluar.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang dipertanyakan bukan hanya kapasitas pemerintah dalam mengelola energi, tetapi juga keberpihakan negara terhadap rakyatnya sendiri,” pungkasnya.(*)
