LOCUSJATIM.COM,SUMENEP- Sejumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, mengaku tidak pernah menerima dana transportasi untuk pelantikan dan bimbingan teknis (bimtek) yang semestinya mereka dapatkan sebagai bagian dari tugas mereka.
Pengakuan tersebut, diungkapkan oleh beberapa anggota KPPS kepada sejumlah awak media, Sabtu (23/11/2024).
Menurut AN, salah satu anggota KPPS Desa Prenduan, pihaknya tidak pernah menerima uang transportasi meski telah menghadiri pelantikan yang diselenggarakan menjelang pemungutan suara.
“Terkait acara pelantikan KPPS, sampai saat ini kami tidak menerima biaya transport. Tidak tau sebetulnya gimana,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh ML, anggota KPPS lainnya, yang mengaku kecewa dengan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana tersebut.
Menurutnya, saat Bimtek di Balai Desa setempat dirinya hanya menerima uang transport sebesar Rp 50 ribu. Sedangkan untuk pelantikan, sama sekali tidak menerimanya.
Dirinya tidak sama sekali tidak mengetahui, alasan saat pelantikan tidak ada uang transport. Padahal, di sejumlah desa lainnya dirinya mendapatkan informasi bahwa KPPS menerima uang transprot baik pelantikan, maupun Bimtek.
“Untuk pelantikan belum dibayar, gak tau ya sudah ada atau tidak. Untuk sosialisasi Bimtek di balai itu hanya dikasi Rp 50 ribu,” katanya.
Sementara itu, Ketua PPS Desa Prenduan Amir langsung mematikan telepon sesaat setelah sambungan telpon terhubung, ketika dikonfirmasi oleh media locusjatim.com dan beberapa media lainnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Sumenep Nurussyamsi menegaskan tidak boleh ada PPK atau PPS yang main-mani dengan hak KPPS. Terlebih sampai tidak diberikan.
Jika ditemukan oknum yang tetap melakukan tindakan tersebut, maka pihaknya akan memanggil langsung dan mengambil langkah tegas kepada yang bersangkutan.
“Saya sudah sering ingatkan jangan sampai main-main dengan anggaran yang merupakan hak KPPS,” tegasnya.
