LOCUSJATIM.COM, JEMBER- Menghadapi transisi kepemimpinan, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Jember malah terjerat kasus dugaan penggelapan dana partai dengan jumlah yang fantastis.
Diketahui, Demokrat Jember sedang dalam proses transisi kepemimpinan, dari yang sebelumnya Try Sandi Apriana sebagai ketua definitif kepada Mahathir Muhammad sebagai Plt. Ketua DPC Partai Demokrat Jember.
Namun di dalam internal pengurus dan anggota DPC Demokrat sempat terjadi situasi yang kurang kondusif. Hal itu, karena kemunculan skandal dugaan penggelapan dana partai, dengan nominal kurang lebih Rp 500 juta.
Terkait munculnya isu skandal penggelapan dana partai itu, berawal dari pernyataan mantan Ketua DPC Partai Demokrat Try Sandi Apriana yang tidak dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangan partai.
“Terungkapnya soal dugaan penggelapan dana partai yang tidak jelas penggunaan dan tidak bisa dipertanggung jawabkan itu. Saat rapat pleno 28 Juli 2024 kemarin. Dimana saat itu juga ada peralihan Ketua DPC dari Try Sandi ke Mahathir Muhammad sebagai Plt. Ketua DPC Demokrat yang baru,” ujar salah satu sumber internal partai yang minta namanya diinisial GJ, Selasa (06/08/2024).
Saat Rapat Pleno tersebut, lanjutnya, yang juga dihadiri oleh Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat DPD Jawa Timur. Persoalan anggaran dan keuangan partai juga ikut dipertanyakan.
Menurutnya, saat itu Ketua DPC (Try Sandi Apriana) mengaku tidak tahu. Selanjutnya meminta penjelasan dari Bendahara Hermawan, juga tidak ada jawaban.
“Bendahara hanya menjelaskan, jika saldo keuangan partai dipegang oleh ketua (DPC Demokrat). Sehingga dari hasil rapat pleno itu, diteruskan surat kepada DPD dan DPP,” sambungnya.
Terkait proses mempertanyakan penggunaan anggaran partai yang nantinya menjadi laporan pertanggungjawaban, Kata GJ, mantan Ketua DPC Demokrat Jember Try Sandi Apriana diberi waktu 14 hari untuk segera memberikan laporan pertanggungjawaban.
“Saya yang juga sebagai pengurus internal, kalau dari hitungan kasar sepengetahuan saya. Saldo (anggaran dana partai) ada sekitar Rp 150-160 juta, belum lagi ditambah Banpol dan iuran dua anggota dewan Rp 10 juta perbulan selama tahun 2022 sampai 2024. Kalau total kurang lebihnya Rp 400-500 juta,” ungkapnya.
“Ini kan uang banyak ya, ditambah dengan (persoalan) keuangan saksi yang notabene DPP dan DPD melihat salah satu penyebab kita tidak dapat kursi adalah kesalahan dalam kontribusi dan manajemen dari penyerahan uang saksi,” ungkapnya.
Padahal, kata dia, DPP juga telah memberikan bantuan uang saksi sebanyak Rp 100 ribu. Dana itu, wajib untuk dibagikan sebelum masa pencoblosan.
“Kalau totalnya tinggal kalikan saja dengan jumlah TPS se Jember,” katanya.
Terkait dugaan skandal penggelapan dana partai, Plt. Ketua DPC Demokrat Jember Mahathir Muhammad mengaku pihaknya masih belum bisa memberikan jawaban konkret. Pasalnya masih akan dilakukan audit oleh pihak internal.
Namun dirinya juga tidak menepis, santer soal dugaan skandal penggelapan dana partai di DPC Demokrat Jember.
“Tentunya organisasi yang baik itu harus transparan serta akuntabel. Saya ingin peralihan atau transisi kepengurusan ini menjadi lebih baik. Salah satunya yang paling prinsip itu masalah keuangan. Nah kita tentunya ingin masalah keuangan itu beres,” ujar Mahathir saat dikonfirmasi terpisah.
“Kalau memang beredar isu tentang adanya masalah keuangan di DPC Demokrat oleh ketua sebelumnya. Memang benar! Tentunya kami selesaikan secara keorganisasian,” sambungnya.
Namun demikian, lanjut Mahathir, dari proses mempertanyakan soal anggaran keuangan dana partai. Diakui tidak mudah dan ada kendala.
“Menurut kami karena kurang koperatif, diantaranya (ada persoalan) nomor saya diblokir oleh ketua sebelumnya. Menurut saya itu kurang gentle ya,” ungkapnya.
“Padahal saya berharap transisi ini baik-baik saja. Saya ajak ketemuan mas Try Sandi, sediakan waktu, malah tidak bisa dihubungi. Bahkan nomor saya diblokir itu. Jadi kalau ada hal-hal yang rame-rame itu (dugaan skandal penggelapan anggaran dana partai) kan ada sebabnya, artinya tidak akan ada asap tanpa ada api, gitu kan,” sambungnya.
Sehingga dari dugaan soal anggaran dana partai itu, kata Mahathir, dalam jangka waktu 14 hari setelah rapat pleno.
Mantan Ketua DPC Demokrat Jember Try Sandi Apriana diberi waktu untuk melakukan klarifikasi dan mempertanggungjawabkan soal anggaran dana partai.
“Namun jika kemudian hal itu diabaikan, berarti kan ada hal-hal yang sudah menyenggol marwah organisasi. Tentunya kita juga sudah menyiapkan opsi-opsi lain, untuk menyelesaikan apa yang menjadi kendala. Termasuk juga akan dilakukan audit keuangan,” ujarnya.
Namun jika dimungkinkan ada persoalan yang lebih krusial yang arahnya penggelapan. Dimungkinkan untuk dilakukan pelaporan dan tindakan yang akan dilakukan penanganan oleh aparat penegak hukum (APH).
“Kita juga punya tim hukum yang nanti akan mengkaji itu semua. Apa memang ada unsur pidana atau unsur-unsur lain,” ungkapnya.
Sementara itu Mantan Ketua DPC Demokrat Jember Try Sandi Apriana, saat dikonfirmasi terkait skandal penggelapan anggaran dana partai. Ia hanya memberikan jawaban singkat lewat aplikasi chat whatsapp. Try Sandi enggan memberikan klarifikasi lebih lanjut.
“Biarlah menjadi ranah internal itu,” ucap Try Sandi lewat tulisan singkat di WhatsApp.
