Sumenep,locusjatim.com – Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Minimnya pendaftar baru—hanya lima calon siswa hingga akhir Juli 2025—menjadi alarm bagi keberlangsungan program yang ditargetkan mengisi 50 kuota untuk jenjang SD dan SMP.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Samioeddin, menilai strategi sosialisasi pemerintah daerah masih jauh dari optimal. Ia mengingatkan bahwa program ini berpotensi kehilangan arah bila hanya dijalankan sebatas formalitas.
“Jika sosialisasi hanya sebatas formalitas, program ini berisiko menjadi sekadar proyek seremonial tanpa dampak nyata. Perlu strategi yang matang dan menyentuh langsung masyarakat, bukan sekadar mengandalkan embel-embel gratis,” ujarnya, Selasa (12/08/2025).
Menurutnya, iming-iming biaya nol rupiah tidak otomatis menarik minat warga, terutama di daerah yang memiliki banyak pesantren dengan layanan serupa. Keunggulan konsep dan pendekatan personal menjadi faktor penting yang harus diutamakan.
“Harus ada konsep yang jelas, plus upaya jemput bola agar keluarga sasaran benar-benar memahami manfaat jangka panjangnya,” tambah Samioeddin.
Ia juga menekankan perlunya pemerintah turun langsung ke lapangan untuk bertemu keluarga miskin yang menjadi target utama, bukan sekadar memasang spanduk atau menyebar pengumuman. Menurutnya, edukasi yang intensif akan membuat warga lebih percaya dan mau mendaftarkan anaknya.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep, Mustangin, mengatakan pihaknya telah melibatkan tokoh desa dan pendamping sosial untuk menjangkau keluarga miskin yang sulit terdata.
“Kami sudah melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh desa dan pendamping sosial, untuk menjangkau keluarga miskin yang belum terdata atau sulit dijangkau petugas,” jelas Mustangin.
Mustangin memastikan upaya jemput bola akan terus dilakukan hingga masa penjaringan berakhir. Jika kuota masih tidak terpenuhi, pihaknya siap berkoordinasi dengan Satgas Sekolah Rakyat di kementerian untuk mencari solusi.
“Jika kuota tetap tidak terpenuhi, kami akan melapor ke Satgas Sekolah Rakyat di kementerian untuk mendapatkan arahan lebih lanjut,” pungkasnya.
