Sumenep, locusjatim.com – Banjir yang kembali menggenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kian memprihatinkan. Tak hanya pusat kota, air kini meluber ke kawasan penyangga yang sebelumnya tergolong aman dari genangan. Fenomena ini membuat DPRD Sumenep angkat bicara, menyebut banjir kali ini bukan sekadar persoalan drainase, melainkan alarm kerusakan lingkungan di hulu.
Anggota Komisi III DPRD Sumenep dari Fraksi PKB, Akhmadi Yasid, menyatakan bahwa cakupan banjir kali ini jauh lebih luas. Wilayah seperti Jalan Trunojoyo, Museum, hingga Taman Bunga memang langganan banjir, namun yang mencengangkan adalah masuknya air ke daerah seperti Kebonagung, Batuan, Babbalan, hingga Patean.
“Ini sudah darurat. Banjir bukan lagi soal saluran air mampet, tapi sudah menyentuh persoalan serius di hulu. Arus deras di beberapa titik bisa membahayakan,” tegas Akhmadi, Selasa (13/5/2025).
Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah minimnya daerah resapan air yang diperparah oleh aktivitas tambang ilegal. Ia menyoroti wilayah Batuan yang dahulu aman dari genangan, kini justru menjadi langganan banjir dengan arus air yang deras dan berbahaya.
“Dulu aman, sekarang rumah-rumah di Batuan bisa tergenang parah. Ini indikasi kuat daya serap tanah sudah rusak karena Galian C ilegal. Air hujan tidak lagi meresap, langsung jadi limpasan deras,” ujarnya.
Akhmadi mendesak Pemkab Sumenep untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Penanganan tak boleh hanya fokus di kota, tetapi harus dimulai dari hulu hingga hilir secara simultan dan sistemik.
Langkah tegas pun diminta untuk menertibkan tambang galian ilegal yang dianggap menjadi pemicu kerusakan lingkungan. Ia menilai, tanpa ketegasan terhadap praktik tambang liar, bencana seperti ini akan terus terulang dan semakin sulit dikendalikan.
Di sisi hilir, Akhmadi juga mendesak penanganan darurat terhadap sistem drainase kota yang tak lagi memadai menampung luapan air hujan. Saluran-saluran yang ada saat ini menurutnya tidak dirancang untuk beban air sebesar sekarang.
Banjir yang meluas ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. DPRD pun berjanji akan mengawal dan mendorong kebijakan konkret, agar krisis ini tidak dianggap angin lalu semata.
“Jangan sampai penanganan hanya kosmetik. Kalau tidak segera ditata dari hulu ke hilir, ini akan jadi bencana tahunan yang makin luas dan makin berbahaya,” tutupnya.
