Sumenep, locusjatim.com – Upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menata wajah kota tak hanya bicara estetika, tapi juga mempertimbangkan denyut ekonomi masyarakat kecil. Langkah itu tampak dari pendekatan humanis Pemkab melalui Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan (Diskop UKM dan Perindag) dalam menangani relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL).
Tak ingin sekadar menggusur, Pemkab Sumenep menghadirkan solusi nyata: Pasar Kayu. Bukan sekadar tempat baru, tapi sebagai ruang alternatif yang dirancang ramah dan siap pakai bagi para PKL yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan Jalan Pabian. Kepala Diskop UKM dan Perindag, Moh Ramli, menekankan bahwa relokasi ini bukan paksaan, tapi tawaran.
“Pasar Kayu itu alternatif. Bukan keharusan. Kami fasilitasi agar PKL tetap bisa berjualan secara tertib,” ujar Ramli, Senin (14/04/2025).
Pemerintah, kata dia, tetap membuka opsi lain selama para pedagang tidak masuk zona terlarang.
Dengan kapasitas menampung hingga 40 pedagang, masing-masing disediakan lapak seluas 9 meter. Pasar Kayu pun telah ditata dengan layout yang memudahkan mobilitas dan interaksi antar pedagang dan pembeli. Ini menjadi bukti bahwa Pemkab tak hanya memindahkan, tapi juga merancang solusi yang layak.
Namun, dinamika di lapangan tak bisa dihindari. Ramli mengakui masih ada suara-suara yang menilai Pasar Kayu kurang strategis.
“Kami akui belum ideal. Tapi inilah bentuk niat baik pemerintah. Tempat ini ada, dan siap dipakai sekarang juga,” ucapnya.
Lebih dari sekadar penertiban, pemerintah ingin menegaskan bahwa relokasi ini bagian dari keberpihakan terhadap PKL. Penataan kota harus berjalan seiring dengan perlindungan hak para pedagang untuk tetap berusaha secara legal dan manusiawi.
Melalui pendekatan ini, Pemkab Sumenep berharap dapat menciptakan keseimbangan antara keteraturan kota dan kelangsungan usaha warga kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
“Kami ingin suasana kota tetap nyaman, tapi para pedagang juga tetap bisa berusaha,” tandas Ramli.
