Sumenep, locusjatim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi opini WTP kesembilan yang diraih secara berturut-turut oleh Pemkab Sumenep.
Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim menyampaikan bahwa hasil audit dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK telah dilakukan pada 26 Mei 2026.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah itu bukan sekadar prestasi administratif, tetapi merupakan cerminan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Pemerintah Kabupaten Sumenep mendapatkan kembali opini tertinggi yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI yang ke sembilan kalinya secara berturut-turut,” ujarnya, saat menyampaikan nota penjelasan APBD 2025.
Ia menjelaskan, pemeriksaan BPK dilakukan terhadap seluruh komponen laporan keuangan daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas hingga Catatan atas Laporan Keuangan.
Audit tersebut mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Wabup menegaskan, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan berbagai pihak yang selama ini turut mengawal penyelenggaraan pemerintahan.
Ke depan, pemerintah daerah berkomitmen mempertahankan capaian tersebut sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras, sinergi dan kolaborasi seluruh pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan,” tandasnya. (*)
