Bondowoso, locusjatim.com –Pemerintah Kabupaten Bondowoso menandai babak baru dalam tata kelola pelayanan publik dengan rencana transformasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Ijen Tirta. Agenda penting ini dibahas dalam rapat paripurna bersama DPRD Bondowoso di aula dewan setempat, Senin (03/11/2025).
Rapat paripurna tersebut tak hanya mengesahkan nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat arah pembangunan daerah yang berorientasi pelayanan publik dan kemandirian fiskal.
Bupati Bondowoso KH Abdul Hamid Wahid menegaskan, perubahan status PDAM menjadi Perumda bukan sekadar penyesuaian administrasi, melainkan bentuk adaptasi terhadap regulasi dan tuntutan pelayanan yang semakin kompleks.
“Perubahan status menjadi Perumda akan memperkuat kelembagaan dan profesionalisme pengelolaan air bersih di Bondowoso,” ujar Ra Hamid.
Ia menjelaskan, dasar hukum lama yang menaungi PDAM sudah tidak relevan dengan dinamika saat ini. Karena itu, pemerintah daerah menilai perlu adanya pembaruan agar pengelolaan air bersih dapat dilakukan lebih transparan, efisien, dan berdaya saing.
Menurutnya, Raperda tentang Perumda Ijen Tirta akan menjadi pilar penting dalam memperluas akses air bersih sekaligus memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan. Pemerintah menargetkan agar layanan air bersih bisa menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini masih minim pasokan.
“Transformasi ini bukan sekadar perubahan nama, tetapi komitmen untuk menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” tegas Bupati.
Selain agenda Raperda Perumda, rapat tersebut juga menyoroti penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS 2026, yang disebut Bupati sebagai pondasi utama penyusunan APBD. Ia menekankan perlunya pengelolaan anggaran secara bijak di tengah keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Ra Hamid menilai, tantangan fiskal harus dijawab dengan kreativitas dan keberanian menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mencontohkan sektor-sektor seperti pertanian, pariwisata, dan usaha mikro yang perlu digarap lebih inovatif untuk memperkuat kemandirian daerah.
Bupati juga memberikan apresiasi kepada DPRD yang dinilai konsisten mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia menyebut, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan Bondowoso yang berkeadilan dan kompetitif.
“Pendapatan daerah harus menjadi penopang utama agar kemandirian fiskal semakin kuat,” tutupnya.(*)
