LOCUSJATIM.COM, JEMBER – Guna menjaga kondusifitas Pilkada 2024. Bawaslu Kabupaten Jember membentuk posko aduan masyarakat, untuk kawal hak pilih.
Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Jember, Wiwin Riza Kurnia mengatakan, pihaknya mengajak masyarakat untuk melaporkan jika ada dugaan pelanggaran terkait Pilkada 2024.
“Jadi posko aduan masyarakat untuk kawal hak pilih, kita membuka hotline untuk masyarakat juga melaporkan jika terdapat dugaan atau bahkan potensi pelanggaran terkait dengan proses pemutahiran data pemilih, yang dilakukan oleh pantarlih,” ujar Wiwin saat dikonfirmasi, Kamis (04/07/2024).
Lanjut Wiwin, pihaknya lebih mengutamakan ketaatan prosedur pada Pilkada mendatang. Dirinya juga mengatakan posko aduan tersebut tidak hanya di Bawaslu Kabupaten Jember saja.
“Jadi yang kami awasi itu lebih kepada ketaatan prosedur dan lain sebagainya, tp akan tetapi untuk masyarakat yang dia punya hak pilih tapi hak pilihnya juga tidak terakomodir. Itu juga bisa dilaporkan ke Bawaslu,” ungkapnya.
“Kita membuka posko aduan masyarakat itu tidak di Bawaslu Kabupaten Jember, tapi itu serentak di seluruh Kecamatan se Kabupaten Jember di sekretariat Panwascam masing-masing,” sambungnya.
Kendati demikian, wiwin mengatakan, pengawasan dilakukan selama satu bulan, “Karena kita prosesnya satu bulan dan ini juga sedang berjalan,” ujarnya.
Terkait dengan aduan, ujar Wiwin, untuk Kabupaten Jember belum ada. Tetapi untuk di Kecamatan masih dalam proses inventarisir.
“Jadi kalau misalkan ada yang tidak ditindaklanjuti atau bahkan jumlah aduannya itu jauh lebih banyak kita akan lakukan supervisi dan monitoring. Kemudian itu diakomodir oleh Bawaslu Kabupaten Jember,” ulasnya.
Wiwin juga mengatakan, dari hasil monitoring. Terdapat puluhan titik rawan. “Kalau untuk pemutahiran data pemilih, jadi kita memetakan 32 kerawanan yaitu lebih kepada akurasi data pemilih maupun juga ketaatan prosedur,” ungkapnya.
“Jadi banyak sekali kerawanan yang kita lihat dari pengalaman pemutahiran data pemilih sebelumnya, untuk selanjutnya kami jadikan strategi pengawasan pada saat proses pemutahiran data pemilih saat ini,” lanjutnya.
Terkait kerawanan tersebut, lanjut Wiwin, pihaknya akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait.
“Untuk kerawanan Pilkada, kita dalam waktu dekat akan mengundang stakeholder baik itu polres maupun bakesbangpol dan juga dari teman-teman media. Kami akan membuat indeks kerawanan Pemilu secara gamblang terkait dengan Pilkada saat ini, berkaca dari data masing-masing stakeholder terkait dengan Pemilu yang sebelumnya,” pungkasnya.
