Bondowoso, locusjatim.com– Di tengah carut-marut distribusi BBM yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU, Pemerintah Kabupaten Bondowoso tak hanya bersikap reaktif, tetapi juga mengambil langkah inovatif.
Bupati KH Abdul Hamid Wahid merespons krisis tersebut, dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 197 Tahun 2025 yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk beradaptasi secara kolektif.
Gangguan distribusi BBM yang terjadi diakibatkan oleh penutupan jalur nasional Gumitir, penghubung utama Jember-Banyuwangi, yang menghambat suplai ke Bondowoso. Imbasnya, aktivitas masyarakat terganggu karena terbatasnya pasokan bahan bakar.
Namun alih-alih hanya menunggu pasokan normal kembali, Pemkab Bondowoso justru melihat krisis ini sebagai peluang untuk membentuk kebiasaan baru yang lebih hemat energi dan berkelanjutan.
“Surat edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan terus diberlakukan sampai pasokan BBM kembali normal,” tegas Bupati Abdul Hamid Wahid dalam keterangan tertulisnya.
Salah satu isi edaran yang menarik perhatian publik adalah imbauan bagi ASN yang berdomisili dekat kantor untuk mulai menggunakan sepeda sebagai moda transportasi. Budaya “bike to work” ini diyakini tak hanya mengurangi konsumsi BBM, tetapi juga berdampak positif terhadap kesehatan dan lingkungan.
Tidak hanya itu, sektor pendidikan pun ikut menyesuaikan. Sekolah-sekolah diminta menggelar pembelajaran secara daring sementara waktu, guna menekan mobilitas kendaraan dan menghemat BBM di kalangan pelajar dan guru.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan panic buying atau penimbunan BBM. Menurutnya, tindakan semacam itu justru akan memperkeruh keadaan dan menimbulkan keresahan publik.
Sebagai bentuk transparansi, Pemkab mewajibkan semua SPBU di Bondowoso untuk menampilkan informasi stok BBM secara real time melalui papan pengumuman yang dapat diakses masyarakat. Tujuannya, mencegah spekulasi liar dan penyebaran hoaks terkait ketersediaan bahan bakar.
“Situasi ini menuntut kolaborasi dan kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan aktif dari warga,” tutupnya.(*)
