Sumenep,locusjatim.com–Setelah mengungkap perbedaan mencolok antara data kemiskinan versi Dinsos dan BPS, Aliansi BEM Sumenep (BEMSU) menyampaikan serangkaian tuntutan tegas kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep, khususnya Dinas Sosial (Dinsos).
Dalam orasinya saat aksi di depan Gedung DPRD Sumenep Kamis (17/04/2025), mereka memberi batas waktu 7×24 jam untuk melakukan perbaikan mendasar.
BEMSU mendesak agar Dinsos segera melakukan verifikasi ulang terhadap daftar penerima bantuan sosial (bansos). Mereka menilai selama ini distribusi bantuan rentan tidak tepat sasaran akibat data yang tidak valid.
Mahasiswa menyebut banyak warga miskin yang tercecer dari daftar penerima, sementara penerima fiktif tetap terlayani. Selain soal data, BEMSU juga menyoroti kualitas kerja para pendamping sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Menurut mereka, pendamping di lapangan tidak sedikit yang terlibat dalam praktik manipulasi atau setidaknya abai terhadap prosedur verifikasi.
“Pendamping bukan sekadar penyalur informasi, tapi garda depan keadilan sosial. Kalau mereka tidak profesional, maka seluruh sistem rusak,” tegas Koordinator Lapangan BEMSU, Moh. Nurul Hidayat.
Tuntutan lainnya adalah evaluasi menyeluruh terhadap DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang menjadi basis pendataan bansos nasional. Mahasiswa meminta adanya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pemutakhiran data tersebut.
“Dinsos harus segara lakukan evaluasi terkait DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” ujarnya.
Dalam ultimatum yang disampaikan secara terbuka, BEMSU memberi waktu maksimal tujuh hari kerja bagi Dinsos untuk merespons tuntutan. Jika tidak, mereka menyatakan siap kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar dan tekanan yang lebih kuat.
“Jika dalam waktu 7×24 jam tidak ada tindakan dan Dinsos Maka Kami akan turun kemball dengan massa aksi yang lebih banyak,” tutupnya.
