Surabaya, locusjatim.com– Klaim nol persen kemiskinan ekstrem di Surabaya yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menuai sorotan. Dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya, sejumlah anggota DPRD menyuarakan keprihatinan soal ketidaksinkronan data kemiskinan di kota tersebut.
Anggota Pansus LKPJ, Ajeng Wira Wati, menyebut bahwa capaian nol persen belum sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan. Ia menilai target itu belum tersosialisasi dengan baik, bahkan terkesan belum menyentuh akar persoalan di tingkat masyarakat bawah.
“Kita minta Dinas Sosial memiliki data yang benar-benar menggambarkan kesejahteraan warga, bukan hanya angka statistik semata,” ujar Ajeng, Senin (14/4/2025).
Menurutnya, angka yang disampaikan secara resmi belum cukup menjadi tolok ukur keberhasilan pengentasan kemiskinan. Ia mendorong adanya pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengukur kondisi sosial ekonomi masyarakat Surabaya.
DPRD juga mengusulkan agar proses validasi data dilakukan dari bawah, dengan melibatkan RT, RW, dan kelurahan. Sinkronisasi ini penting agar data yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Kami ingin musyawarah kelurahan diperkuat. Di situlah sumber data awal yang bisa digunakan untuk menyusun kebijakan secara tepat sasaran,” imbuh Ajeng.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Anna Fajriatin, menjelaskan bahwa problem data memang menjadi tantangan utama. Salah satunya adalah belum adanya satu sistem data nasional yang terintegrasi antara pusat dan daerah.
Kendati demikian, pihaknya tetap berkomitmen melakukan penyisiran data secara berkala melalui berbagai instrumen, termasuk survei lapangan dan koordinasi lintas lembaga.
Diskrepansi data ini dianggap penting untuk segera diselesaikan, agar program-program penanggulangan kemiskinan benar-benar tepat sasaran dan tidak meninggalkan kelompok yang selama ini tak tersentuh bantuan.
“Selama ini, masing-masing instansi pusat masih menggunakan data versinya sendiri. Ini yang membuat kita di daerah cukup kesulitan untuk menyesuaikan,” pungkasnya.
