LOCUSJATIM.COM, JEMBER – Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (Perkemi) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk mengeluarkan perda (peraturan daerah) yang mengatur soal keolahragaan di Jember.
Desakan tersebut terungkap dalam kegiatan Musyawarah Persaudaraan Kabupaten (Muperkab) Perkemi Jember dan Sarasehan di Gedung Pasca Sarjana Politeknik Jember, Minggu (11/8/2024) kemarin.
Pasalnya sistem manajemen olahraga di Jember dinilai kurang baik. Mulai dari soal perhatian dan pendampingan atlet dalam setiap cabang olahraga (cabor), sampai soal anggaran dana hibah maupun uang pembinaan yang harus diterima oleh masing-masing cabor.
“Dari kegiatan yang dilakukan Minggu kemarin itu. Ternyata, kita menangkap ada keinginan untuk perubahan membangun sistem olahraga di Jember. Sehingga butuh, menurut saya, implementasi undang -undang nomor 11 tahun 2022 (tentang keolahragaan), untuk disegerakan membuat sebuah Perda di Kabupaten Jember,” ujar Ketua Perkemi Jember Rendra Wirawan saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Senin (12/08/2024).
“Sehingga secara kegiatan, dari pembinaan yang jadi persoalan, persoalan pengembangan sumber daya manusia nya, sistemnya, reward and punishment nya, terhadap cabang olahraga, itu semua bisa diatur di Perda,” sambungnya.
Hendra juga mengatakan, hal itu menjadi persoalan yang sangat penting. Pasalnya minat akan cabor berprestasi di Jember saat ini menurun.
“Kita ketahui bersama, banyak para atlet itu sampai pindah ke Kabupaten/kota lain karena di Jember kurang diperhatikan. Pengembangan prestasi diminta maju dan sukses. Tapi anggarannya tidak jelas. Kita berharap pemerintah segera mengambil sebuah keputusan cepat untuk berkomunikasi dengan insan para olahragawan, khususnya kami dari cabang olahraga. Itu salah satu semangat kita,” ujarnya.
“Saya dengar dari beberapa cabor yang lain, semua prestasinya kan semakin turun. Nah, dengan peraturan daerah itulah harapan kami, semua kegiatan pembinaan terhadap cabang olahraga itu benar -benar terstandar. Sehingga kalau kita ada standarisasi pembinaan, kita punya ukuran. Karena setiap cabor saya yakin tidak sama untuk maintaining sama pembinaan yang sudah diterapkan, padahal potensi itu ada,” sambungnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Umum Cabor Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) Kabupaten Jember, Siswandi. Pemkab setempat dinilai tidak serius dalam memberikan perhatian terhadap atlet. Terlebih soal anggaran dana pembinaan bagi atlet.
“Dulu di Zaman Pak Djalal (Mantan Bupati Jember), ada anggaran sebagai dana pembinaan yang didapat dari pemerintah, dan bersifat hibah. Kalau tidak salah tahun 2014, sekitar kurang lebih Rp 30 juta pada pembinaan Cabor Karate,” ungkap Siswandi.
Pemberian dana bagi pembinaan atlet itu, kata Siswandi, diberikan jauh-jauh hari sebelum kegiatan adanya kompetisi olahraga. Namun saat ini, katanya, malah terkesan sebagai pesangon saat akan berkompetisi.
“Jadi tidak hanya saat mau Porprov dipanggil, diminta altet terbaik disangoni. Tidak seperti itu. Untuk nyangoni (uang saku, red), transport dan juga akomodasi kepada para atlet itu (berbeda), setiap tahun juga ada,” ulasnya.
“Nah yang sekarang ini, sepertinya saya juga tidak terlalu memahami sistem penganggarannya seperti apa. Karena KONI sudah mengajukan, tetapi dari Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) ke KONI kok tidak ada tindak lanjut lagi ke Cabor,” sambungnya.
Dengan mekanisme yang dinilai kurang baik itu, kata Siswandi, pihaknya berharap ada perhatian yang tepat.
“Sebetulnya kami tidak berharap berapa jumlah nominalnya. Tapi, seberapa ikhlas pemerintah memberikan dana hibah kepada kita (Cabor). Yang penting ada,” ulasnya.
“Kalau masyarakat diminta perhatian dan peduli terhadap olahraga sudah dilakukan. 10 tahun penuh ini perhatian masyarakat sudah. Tetapi dari pemerintah mana? Itukan yang kita pertanyakan. Sejak Jaman Bupati Faida sampai sekarang tidak jelas. Kalau bicara politik, mungkin ke depan para pengurus cabor akan memilih bupati yang peduli terhadap olahraga,” tambahnya.
Menanggapi keluhan ini, Kabid PPO (Peningkatan Prestasi Olahraga) Dispora Jember, Yunita Maharani menyampaikan jika anggaran pembinaan bagi atlet saat ini mekanismenya berbeda. Tidak lagi berbentuk hibah.
“Itu memang bukan dana hibah lagi, dan untuk dana pembinaan Insyaallah tetap ada. Tapi mungkin bentuknya saja yang berbeda,” ujar Yunita.
“Kalau yang dikeluhkan waktu zaman bupati yang lama. Nah itu yang saya tangkap adalah dana hibah untuk KONI. Untuk itu kebijakan dari atasan saya, monggo bisa ditanyakan kepada beliau lebih lanjutnya,” pungkasnya.
