Sumenep, locusjatim.com – Harapan masyarakat Kabupaten Sumenep untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2026 harus tertunda. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memastikan tidak membuka penerimaan aparatur sipil negara (ASN) sepanjang tahun ini, meskipun pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada daerah untuk melakukan rekrutmen.
Keputusan tersebut menjadi kabar kurang menggembirakan bagi para pencari kerja yang menantikan kesempatan berkarier sebagai abdi negara. Namun, Pemkab Sumenep memilih tidak mengambil peluang rekrutmen karena harus memperhitungkan kondisi keuangan daerah.
Keterbatasan ruang fiskal menjadi salah satu pertimbangan utama. Terlebih, pemerintah daerah harus mematuhi ketentuan pengendalian belanja pegawai yang dibatasi maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, Benny Irawan, menjelaskan bahwa kesempatan yang diberikan pemerintah pusat tidak serta-merta bisa dimanfaatkan tanpa memperhitungkan konsekuensi anggarannya.
Menurutnya, penambahan pegawai akan membawa konsekuensi terhadap pengeluaran daerah. Karena itu, pemerintah harus memastikan kemampuan keuangan tetap terjaga agar kebutuhan aparatur tidak mengurangi anggaran untuk program pembangunan dan pelayanan publik.
“Untuk tahun 2026 ini akhirnya diputuskan belum memberikan ruang untuk melakukan proses rekrutmen CPNS maupun PPPK. Kita juga harus menyinkronkan kebutuhan pegawai dengan kondisi fiskal serta ketentuan regulasi yang berlaku,” ujarnya, Rabu (11/112026).
Benny menegaskan, tidak adanya penerimaan ASN tahun ini bukan berarti Pemkab Sumenep tidak membutuhkan tambahan pegawai. Kebutuhan tenaga aparatur tetap ada, tetapi pemerintah harus menyesuaikan pemenuhannya dengan kapasitas anggaran serta aturan yang berlaku.
Kebijakan tersebut sekaligus menjadi langkah antisipasi agar beban belanja pegawai tidak semakin membesar dan mengganggu pembiayaan sektor lain yang juga membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Sementara itu, peluang pembukaan seleksi ASN pada tahun berikutnya masih bergantung pada perkembangan kemampuan fiskal Kabupaten Sumenep. Pemkab akan menjadikan kondisi keuangan daerah sebagai salah satu dasar sebelum menentukan kebijakan rekrutmen selanjutnya.
Dengan demikian, masyarakat yang berharap mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK di Sumenep pada 2026 masih harus bersabar hingga pemerintah daerah kembali membuka kesempatan penerimaan pada periode mendatang.(*)
