Sumenep, locusjatim.com – Kebiasaan menggunakan rokok elektrik atau vape kini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Tak hanya di lingkungan perkantoran, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di daerah tersebut juga dilarang mengisap vape saat berada di luar jam kerja.
Larangan tersebut menjadi bagian dari kebijakan baru Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, untuk memperketat kedisiplinan pegawai sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan zat berbahaya melalui perangkat rokok elektrik.
Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Sumenep Nomor 46 Tahun 2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) bagi Aparatur Sipil Negara. Surat edaran tersebut ditandatangani pada Senin (9/11/2026).
Dalam kebijakan itu, Pemkab Sumenep menyoroti kemungkinan perangkat vape dimanfaatkan sebagai media untuk mengonsumsi zat-zat terlarang. Sejumlah jenis zat yang menjadi perhatian di antaranya sabu cair, ganja cair, Etomidate, dan Ketamine.
“Beberapa jenis zat yang disoroti antara lain sabu cair, ganja cair, Etomidate, dan Ketamine,” kata Fauzi.
Menurut Bupati, langkah antisipasi perlu dilakukan agar ASN tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika maupun menjadi korban dari praktik tersebut.
Karena itu, larangan penggunaan vape diberlakukan secara menyeluruh, termasuk bagi tenaga pendukung yang bekerja di lingkungan Pemkab Sumenep.
“Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Pendukung Pemerintah Kabupaten Sumenep dilarang menggunakan atau mengisap rokok elektrik (vape),” ujar Bupati Fauzi dalam SE tersebut.
Cakupan aturan ini terbilang ketat. ASN tidak hanya dilarang menggunakan vape ketika berada di kantor atau menjalankan tugas kedinasan, tetapi juga saat menjalani aktivitas pribadi di luar lingkungan pemerintahan.
“Artinya, aturan ini berlaku dalam kegiatan sehari-hari, termasuk ketika pegawai tidak sedang menjalankan tugas di kantor pemerintahan,” ungkapnya.
Selain mengatur perilaku pegawai, Pemkab Sumenep juga meminta seluruh ASN dan tenaga pendukung menjaga kawasan perkantoran agar terbebas dari asap rokok konvensional maupun uap rokok elektrik.
Larangan serupa turut diberlakukan bagi masyarakat yang berkunjung ke kantor pemerintahan. Pengunjung yang kedapatan mengisap vape akan mendapat teguran dari petugas, diminta menghentikan penggunaannya, serta menyimpan perangkat tersebut.
“Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Pendukung Pemerintah Kabupaten Sumenep wajib menjaga dan mendukung terciptanya lingkungan kantor yang bebas dari asap rokok maupun uap vape,” katanya.
Untuk memastikan kebijakan tersebut tidak sekadar menjadi aturan tertulis, pengawasan diserahkan kepada atasan langsung dan pejabat yang memiliki kewenangan. Mereka bertanggung jawab memantau kepatuhan pegawai terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.
Pemkab Sumenep juga menginstruksikan pemasangan informasi larangan di sejumlah lokasi strategis. Langkah ini dilakukan agar seluruh pegawai maupun masyarakat yang mengakses pelayanan pemerintahan mengetahui aturan tersebut.
Bagi ASN dan tenaga pendukung yang tetap melanggar, pemerintah daerah telah menyiapkan konsekuensi berupa pembinaan hingga penegakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Sumenep berupaya memperkuat kedisiplinan aparatur sekaligus menciptakan lingkungan pemerintahan yang sehat dan terbebas dari potensi penyalahgunaan zat terlarang.
“Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini ditindaklanjuti dengan pembinaan dan/atau penegakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,” tandasnya.
