Jember,locusjatim.com — Kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat tidak serta-merta mengendurkan kualitas pelayanan publik. Justru sebaliknya, instruksi Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi momentum percepatan transformasi layanan berbasis digital, termasuk di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
Mengacu pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026, kebijakan ini menegaskan bahwa penyesuaian sistem kerja harus tetap diiringi dengan pelayanan yang optimal. Prinsip tersebut kemudian diterjemahkan UIN KHAS Jember melalui penguatan sistem layanan akademik dan keagamaan yang lebih adaptif dan terintegrasi.
Di tingkat kampus, digitalisasi layanan menjadi fokus utama. Berbagai kebutuhan administrasi akademik kini dapat diakses secara daring, mulai dari pengajuan berkas, konsultasi dengan dosen, hingga layanan keagamaan kampus. Langkah ini memastikan aktivitas civitas akademika tetap berjalan tanpa hambatan, meski pola kerja mengalami penyesuaian.
Rektor UIN KHAS Jember, Prof. Hepni, menegaskan bahwa arah kebijakan ini bukan sekadar reaksi jangka pendek, melainkan bagian dari strategi besar kampus. Ia menambahkan, penguatan sistem digital menjadi kunci utama dalam menjaga konsistensi layanan di tengah kebijakan WFH.
“Kami memastikan bahwa layanan tetap hadir, mudah diakses, dan berkualitas, sebagaimana arahan Kementerian Agama,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen kampus untuk menjaga kualitas layanan di tengah dinamika sistem kerja. Layanan inti seperti perkuliahan, bimbingan skripsi, hingga aktivitas kemahasiswaan tetap berlangsung aktif dengan dukungan berbagai platform digital.
Selain itu, transparansi informasi juga menjadi perhatian serius. UIN KHAS Jember terus mengoptimalkan kanal komunikasi resmi, baik melalui website maupun media sosial, agar setiap informasi layanan dapat diakses publik secara cepat dan akurat. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi keagamaan.
Menurut Prof. Hepni, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang berkualitas. Tidak hanya berfokus pada layanan, kebijakan WFH juga dimanfaatkan untuk mendorong efisiensi energi.
Kampus, sebut Rektor mulai mengurangi aktivitas yang tidak esensial, memperbanyak rapat daring, serta mengampanyekan penggunaan listrik secara bijak di lingkungan akademik. Ia menilai langkah tersebut juga sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan yang mulai diperkuat di lingkungan kampus.
“Kami ingin setiap layanan dapat diakses dengan jelas dan transparan, sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik,” tutupnya.(*)
