Nasional, locusjatim.com— Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menekankan pentingnya penguatan fondasi fiskal nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global yang berpotensi mengguncang perekonomian.
Said mengingatkan bahwa konflik yang melibatkan negara-negara besar seperti Israel, Amerika Serikat, Iran, hingga kawasan Teluk harus direspons dengan kebijakan ekonomi yang sigap dan terukur.
“Kita harus punya sensitivitas yang tinggi karena tantangan kita luar biasa, baik dari sisi geopolitik maupun ekonomi global,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (31/03/2026).
Ia menilai, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan belanja negara benar-benar difokuskan pada program prioritas. Dalam situasi penuh ketidakpastian, efisiensi menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas APBN.
“Pemerintah tetap harus melakukan realokasi terhadap belanja yang tidak mendesak,” tegasnya.
Selain penataan ulang belanja, Said juga menyoroti besarnya potensi dana yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ia menyebut Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai sekitar Rp370 triliun dapat menjadi bantalan fiskal jika digunakan secara hati-hati.
Tak hanya itu, anggaran yang tersimpan di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), termasuk pada program-program yang belum terserap seperti Badan Gizi Nasional, juga dinilai perlu segera dioptimalkan.
Dalam konteks efisiensi, Said turut mendorong pemerintah belajar dari negara lain yang mulai memperketat penggunaan energi. Ia menilai, pengelolaan subsidi dan kompensasi harus lebih tepat sasaran agar tidak membebani keuangan negara.
“Saya menghimbau pemerintah untuk menghentikan kompensasi listrik terhadap orang kaya dan industri,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan fiskal yang tepat tidak hanya menjaga stabilitas anggaran, tetapi juga mampu menopang pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global.
“Kalau itu dilakukan, saya yakin defisit APBN kita tetap di bawah 3 persen dan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai,” katanya.
Said juga kembali mengingatkan pentingnya keadilan dalam kebijakan anggaran, termasuk dalam penggunaan istilah dan sasaran penerima manfaat.
Ia pun menekankan bahwa kelompok masyarakat menengah tetap perlu mendapat perhatian melalui insentif yang proporsional, agar keseimbangan ekonomi tetap terjaga.
Dengan berbagai langkah tersebut, Said berharap pemerintah dapat memperkuat ketahanan fiskal nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
“Kalau orang kaya namanya kompensasi, giliran orang miskin namanya subsidi. Itu tidak boleh terjadi,” tandasnya.(*)
