Sumenep, locusjatim.com – Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin di Kabupaten Sumenep masih menghadapi tantangan serius. Hingga akhir Januari 2026, jumlah peserta didik yang berhasil dijaring belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat.
Berdasarkan data terbaru, calon siswa Sekolah Rakyat yang terdaftar baru berjumlah 81 orang dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Angka ini masih terpaut dari target 100 siswa yang direncanakan untuk empat rombongan belajar.
Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Sumenep, Khairullah, menyampaikan bahwa proses pencarian calon siswa sepenuhnya masih dilakukan oleh pendamping PKH yang bertugas langsung di masyarakat.
“Untuk fungsi pencarian siswa Sekolah Rakyat masih melekat pada SDM PKH. Progresnya terus bertambah. Kemarin bertambah dua orang, sehingga total saat ini sudah 81 siswa, terdiri dari 41 siswa SD dan 40 siswa SMP,” kata Khairullah, Selasa (27/1/26).
Ia menjelaskan, Kementerian Sosial sejak awal telah menentukan kuota penerimaan siswa Sekolah Rakyat sebanyak 100 orang, dengan pembagian dua rombongan belajar di masing-masing jenjang pendidikan.
“Target kami dua rombel SD dan dua rombel SMP, untuk tahun kemarin masuk pada tahun ajaran 2025–2026 dengan totalnya target 100 siswa,” ucapnya.
Sekolah Rakyat sendiri diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, khususnya yang masuk kategori desil 1 dan 2. Selain menyasar anak yang telah putus sekolah, program ini juga membuka peluang bagi siswa yang dinilai berpotensi besar berhenti sekolah akibat faktor ekonomi dan sosial.
“Prioritas tetap anak putus sekolah dari keluarga miskin. Tapi jika ada anak yang tidak putus sekolah namun memiliki potensi besar putus sekolah, itu juga bisa direkrut, tentunya dengan persetujuan orang tua dan siswa,” jelas dia.
Namun, Khairullah mengakui bahwa pendekatan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Salah satu hambatan terbesar justru datang dari kekhawatiran orang tua dan anak terhadap sistem pendidikan berasrama yang diterapkan Sekolah Rakyat.
“Banyak orang tua yang merasa tidak tega karena harus berpisah dengan anak. Ada juga anak yang belum sanggup berpisah dari orang tuanya. Ini menjadi kendala yang cukup dominan,” ujarnya.
Untuk menjawab kegelisahan tersebut, pengelola Sekolah Rakyat tetap membuka ruang komunikasi dengan keluarga. Orang tua diperbolehkan menjenguk anak secara rutin setiap pekan, meskipun aktivitas harian siswa diatur dengan disiplin ketat.
“Di Sekolah Rakyat kedisiplinan cukup tinggi, termasuk pengaturan makan dan aktivitas harian. Namun, sejak awal memang sempat muncul salah paham di masyarakat yang menganggap Sekolah Rakyat sebagai pesaing sekolah lain,” terang dia.
Menurutnya, persepsi tersebut tidak sesuai dengan konsep dasar Sekolah Rakyat yang sejak awal dirancang bukan sebagai sekolah alternatif umum, melainkan sebagai solusi khusus bagi kelompok rentan.
“Sekolah Rakyat bukan untuk semua orang, tetapi untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus secara sosial dan ekonomi,” tegas dia.
Meski proses rekrutmen masih berjalan, Khairullah mengakui bahwa hingga saat ini kuota yang ditetapkan belum sepenuhnya terpenuhi.
“Benar, target belum tercapai sepenuhnya,” pungkasnya.
