Jember, locusjatim.com – Pemerintah Kabupaten Jember mulai menggeser fokus kebijakan kesehatan dari sekadar perluasan kepesertaan menuju pemerataan layanan. Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan rumah sakit pemerintah di wilayah Jember Barat, kawasan yang selama ini dinilai masih tertinggal dari sisi akses layanan kesehatan lanjutan.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan manfaat Universal Health Coverage (UHC) benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya warga yang bermukim jauh dari pusat kota. Selama ini, keterbatasan fasilitas rujukan membuat sebagian warga harus menempuh perjalanan panjang ketika membutuhkan perawatan lanjutan.
Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan, UHC tidak boleh berhenti pada angka kepesertaan semata. Menurutnya, tanpa dukungan fasilitas yang memadai, jaminan kesehatan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat. “UHC tidak cukup hanya soal kepesertaan. Infrastruktur layanan juga harus siap agar masyarakat benar-benar bisa mengakses layanan kesehatan,” ujarnya.
Pandangan itu disampaikan Fawait saat melakukan peninjauan ke Puskesmas Rambipuji, Sabtu (24/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia melihat langsung pelayanan kesehatan tingkat pertama sekaligus memaparkan arah penataan sistem rujukan di Kabupaten Jember.
Wilayah barat kabupaten menjadi perhatian khusus karena hingga kini belum memiliki rumah sakit pemerintah yang mudah dijangkau. Akibatnya, warga di sejumlah kecamatan masih harus mengandalkan rumah sakit di kawasan lain dengan jarak tempuh yang relatif jauh, terutama dalam kondisi darurat atau membutuhkan penanganan lanjutan.
Pemkab Jember menilai, pembangunan rumah sakit di wilayah barat akan memberikan dampak ganda. Selain mempercepat akses pelayanan bagi masyarakat, kehadiran fasilitas baru ini juga diharapkan mampu menurunkan kepadatan pasien di rumah sakit yang sudah ada. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi bagian dari sistem rujukan yang terhubung langsung dengan puskesmas. “Puskesmas tetap menjadi pintu awal layanan, sementara rumah sakit berfungsi sebagai rujukan lanjutan yang mudah dijangkau masyarakat,” kata Fawait.
Meski menyiapkan pembangunan rumah sakit, pemerintah daerah menegaskan penguatan layanan kesehatan dasar tetap menjadi prioritas. Puskesmas diposisikan sebagai fondasi sistem kesehatan daerah, sehingga peningkatan kualitas pelayanan, fasilitas, dan tata kelola tetap menjadi agenda utama.
Tak hanya infrastruktur, pembenahan juga menyasar aspek sumber daya manusia. Pemkab Jember menyiapkan pola kaderisasi pimpinan rumah sakit daerah berbasis kinerja. Kepala puskesmas yang dinilai memiliki capaian pelayanan baik, inovatif, serta tata kelola yang akuntabel akan dipertimbangkan untuk mengisi jabatan pimpinan rumah sakit.
Menurut Fawait, pengalaman kepala puskesmas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat menjadi bekal penting dalam mengelola rumah sakit rujukan. “Kepala puskesmas memiliki pengalaman langsung menghadapi kebutuhan pelayanan masyarakat. Pengalaman itu menjadi modal penting dalam memimpin rumah sakit rujukan,” ujarnya.
Skema tersebut direncanakan diterapkan secara bertahap pada tiga rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Jember, sebagai bagian dari upaya pembaruan manajemen layanan kesehatan agar lebih adaptif dan responsif.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Rambipuji, dr. Dina Nurul Agustina, menilai rencana pembangunan rumah sakit di Jember Barat akan membawa perubahan signifikan bagi pelayanan di tingkat puskesmas. Ia menyebut jarak rujukan selama ini menjadi kendala utama dalam penanganan pasien.
Pemkab Jember menargetkan, kehadiran rumah sakit pemerintah di wilayah barat dapat menjadi tonggak pemerataan layanan kesehatan, sekaligus memperkuat sistem kesehatan daerah agar lebih adil dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.
“Selama ini proses rujukan menjadi tantangan karena jarak dan waktu tempuh. Jika rumah sakit lebih dekat, pelayanan kepada pasien bisa lebih cepat,” ujarnya.
