Bondowoso, locusjatim.com – Di tengah tantangan menurunnya alokasi Dana Desa, Persaudaraan Kepala Desa Indonesia Merah Putih (PKDI-MP) Kabupaten Bondowoso resmi mengukuhkan kepengurusannya. Pelantikan yang berlangsung di Aula Hotel Ijen View, Kamis (8/1/2026), menjadi momentum konsolidasi para kepala desa untuk memperkuat kerja sama dan menjaga stabilitas pembangunan desa.
Ketua PKDI-MP Bondowoso, Kusnadi, menekankan bahwa organisasi ini hadir sebagai ruang kebersamaan, bukan tandingan bagi organisasi kepala desa yang telah ada sebelumnya. Menurutnya, keberadaan PKDI-MP justru ditujukan untuk memperkuat persaudaraan serta meningkatkan kapasitas kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa.
“PKDI-MP diharapkan menjadi ruang bagi peningkatan kapasitas para kepala desa, sekaligus penyalur aspirasi demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebut, hingga saat ini sekitar 120 kepala desa dari total 209 desa di Bondowoso telah bergabung. Keanggotaan, lanjut Kusnadi, bersifat terbuka dan tidak dibatasi persyaratan administratif yang rumit.
“Tidak ada syarat rumit, yang penting niat baik dan semangat kerja sama demi kemajuan bersama,” katanya.
Namun demikian, Kusnadi mengungkapkan adanya kekhawatiran kolektif para kepala desa terkait pemangkasan Dana Desa yang diperkirakan mencapai Rp200 juta hingga Rp300 juta per desa. Kondisi tersebut dinilainya sebagai tantangan serius yang membutuhkan sikap bijak dan perencanaan pembangunan yang lebih cermat.
“Ini menjadi salah satu perhatian serius dari para kepala desa di Bondowoso,” ujarnya menegaskan.
Meski pengurangan anggaran merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dijalankan, ia memastikan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya menyesuaikan skala prioritas pembangunan desa agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Seluruh program strategis, kata Kusnadi, akan tetap dilaksanakan demi menjaga kesinambungan pembangunan.
Sementara itu, Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i, mengingatkan bahwa jabatan pengurus PKDI-MP bukan sekadar struktur organisasi, melainkan tanggung jawab moral dalam menjaga persatuan dan mendorong kemajuan desa.
“Desa adalah fondasi utama pembangunan daerah dan nasional. Kepala desa harus menjadi ujung tombak dalam pembangunan yang sehat dan berkelanjutan,” ujar As’ad.
Ia menilai, keberhasilan pembangunan Bondowoso sangat bergantung pada desa yang kuat, mandiri, transparan, serta memiliki daya saing. Dalam konteks tersebut, PKDI-MP dipandang memiliki posisi strategis sebagai wadah konsolidasi kepala desa lintas wilayah.
“Saya menyambut baik tujuan kegiatan ini untuk memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, serta para pemangku kepentingan, agar pembangunan desa berjalan selaras, terkoordinasi, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
As’ad juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, agar pengelolaan pembangunan berjalan transparan dan partisipatif. Ia mengingatkan, kepala desa dituntut bekerja tidak hanya keras, tetapi juga cerdas, tertib administrasi, dan patuh regulasi.
Menutup sambutannya, As’ad berharap PKDI-MP Bondowoso mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah yang menjunjung tinggi integritas dan etika, serta menjaga soliditas antar kepala desa.
“Saya mengajak seluruh kepala desa untuk mengembangkan potensi lokal, memperkuat ekonomi kerakyatan, mengelola dana desa secara akuntabel, serta menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
