Sumenep,locusjatim.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep mematangkan langkah strategis untuk menekan lonjakan kasus campak yang saat ini berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB). Rapat teknis tersebut digelar di Rumah Dinas Bupati Sumenep, Sabtu (23/8/2025), melibatkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala Dinas Kesehatan Jatim Erwin Astha Triyono, DPRD Jatim, serta jajaran Pemkab Sumenep.
Dalam rapat itu, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya pencegahan berbasis keluarga. Ia menilai upaya menekan penyebaran campak tidak cukup hanya dengan pengobatan, tetapi juga harus melibatkan peran orang tua dan sekolah. “Kalau ada anak dengan ruam atau demam, saya harap diberi kesempatan belajar di rumah,” pesannya.
Khofifah bahkan menyinggung perlunya pola pembatasan mobilitas pasien seperti saat pandemi COVID-19. Menurutnya, langkah itu efektif mencegah penularan lebih luas. “Pencegahan sejak dari rumah adalah kunci,” tegasnya.
Khofifah menambahkan, program vaksinasi massal di Sumenep akan mendapat dukungan tidak hanya dari Pemprov Jatim dan Kemenkes, tetapi juga dari WHO dan UNICEF yang dijadwalkan hadir 25 Agustus. “Kalau ini dilakukan lebih masif, serentak, Insya Allah bisa menekan kasus. Vaksinasi ini penting agar imunitas anak-anak tidak lemah,” ujarnya.
Ia menutup dengan ajakan agar seluruh pihak turut berperan aktif dalam sosialisasi pentingnya imunisasi. “Saya mohon kawan-kawan membantu sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya imunisasi. Pencegahan jauh lebih baik daripada penanganan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Erwin Astha Triyono, menyebut rapat di Rumdis Bupati menjadi forum penting menyusun strategi komprehensif, mulai preventif, promotif, hingga kuratif. “Kami mendapatkan support maksimal dari Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Bupati. Tadi kita diskusikan tentang upaya-upaya penanganan terbaik bagi pasien campak di Sumenep,” ujarnya.
Salah satu strategi utama yang akan dijalankan adalah vaksinasi massal atau Outbreak Response Immunization (ORI). Program tersebut dijadwalkan berlangsung 25 Agustus hingga 14 September 2025 dengan dukungan lintas sektor, termasuk TNI-Polri, pemerintah desa, camat, hingga organisasi masyarakat. “Harapannya setelah ORI selesai, kasus campak bisa benar-benar menurun,” kata Erwin.
Data kumulatif sejak Februari 2025 mencatat 17 pasien meninggal akibat campak, mayoritas pada Juni dan Juli. Sementara Agustus relatif lebih rendah dengan satu kasus. Saat ini masih ada 16 pasien yang dirawat di rumah sakit, seluruhnya dalam kondisi stabil. Dua di antaranya diperkirakan segera pulang.
Erwin mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pengobatan. “Batuk pilek sering dianggap biasa, padahal bisa gejala awal campak. Jadi datang lebih dini jauh lebih baik,” pungkasnya.(*)
