Bondowoso,locusjatim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso tengah memfinalisasi draf nota kesepahaman (MoU) kerja sama strategis dengan tiga daerah tetangga, yakni Jember, Situbondo, dan Banyuwangi. Kolaborasi ini diharapkan menjadi motor percepatan pembangunan dan peningkatan layanan publik, terutama di sektor ekonomi dan pariwisata.
Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, menyampaikan bahwa pembahasan draf sudah berada pada tahap akhir. Dokumen tersebut kini ditangani oleh Kepala Bidang Pemerintahan.
“Detail drafnya sudah digodok dan saat ini ada di Kepala Bidang Pemerintahan. Targetnya jelas, yaitu percepatan pembangunan,” kata Fathur saat dihubungi, Sabtu (2/8/2025).
Fathur menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi besar Pemkab Bondowoso untuk tumbuh bersama wilayah sekitar. Fokus utamanya meliputi pembangunan infrastruktur kawasan, peningkatan daya saing ekonomi, dan integrasi layanan publik lintas kabupaten.
Setelah kesepakatan tiga kawasan rampung, Pemkab Bondowoso berencana memperluas kolaborasi ke sektor pariwisata. Kawah Ijen, yang selama ini menjadi ikon bersama Bondowoso dan Banyuwangi, menjadi prioritas pengembangan.
“Kalau bicara wisata, maka cakupannya akan lebih luas lagi. Kita akan dorong kerja sama lintas kabupaten dan kota, termasuk dengan daerah-daerah wisata seperti Bromo dan Bali,” jelasnya.
Ia menilai pengembangan pariwisata harus dilakukan secara terintegrasi, mencakup jalur wisata dari Bromo yang melibatkan Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, hingga Malang, serta konektivitasnya ke Ijen dan Bali sebagai destinasi internasional.
Meski memiliki rencana pengembangan luas, Pemkab Bondowoso akan memprioritaskan optimalisasi kerja sama dengan Jember, Situbondo, dan Banyuwangi.
“Kita akui Banyuwangi jauh lebih maju. Maka dari itu kita harus banyak belajar dan menjalin kolaborasi. Tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri,” ucapnya.
Fathur menekankan bahwa sinergi lintas wilayah tidak hanya bertujuan mengejar ketertinggalan, tetapi juga membentuk budaya baru pemerintahan yang inklusif. Penataan internal, inovasi layanan, dan keterlibatan dunia usaha hingga masyarakat sipil menjadi faktor penting keberhasilan pembangunan kawasan.
“Kolaborasi itu harus menjadi budaya. Kita tidak bisa lagi bekerja sektoral atau eksklusif. Pembangunan harus menyatu dan saling menguatkan, baik antarwilayah maupun antarinstansi,” pungkasnya.(*)
