Pamekasan, locusjatim.com – Polemik proyek perbaikan jalan menuju kediaman Bupati Pamekasan terus bergulir.
Di tengah sorotan publik, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pamekasan, Amin Jabir, justru menyampaikan pernyataan mengejutkan. Ia menyebut masih banyak akses jalan lain di Pamekasan yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan daripada jalan ke rumah pejabat.
“Kalau berbicara keprihatinan saya, saya bicara kabupaten. Karena ada jauh yang lebih miris dari persoalan ini, kita sepakat,” ungkap Jabir di hadapan sejumlah wartawan.
Ia menekankan bahwa dalam pengambilan kebijakan infrastruktur, seharusnya prioritas tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat secara luas.
“Akan saya generalkan, ada yang jauh lebih miris. Memang sebaiknya kedepankan kepentingan publik,” tegasnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah kritik publik atas proyek pengaspalan jalan menuju rumah pribadi Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman, di Desa Panempan, Kecamatan Pamekasan.
Proyek tersebut bernilai Rp165.160.000, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 yang digeser dari pos anggaran lain. Ironisnya, di saat jalan menuju rumah bupati diaspal dengan anggaran negara, masih banyak warga di pelosok Pamekasan yang memperbaiki jalan berlubang secara swadaya, bahkan meminta sumbangan sukarela kepada pengguna jalan.
Sementara itu, berdasarkan data yang tertulis di papan proyek di lokasi, pekerjaan tersebut dikemas dalam kegiatan “Pemeliharaan Berkala, Jembatan Panempan”, dengan nomor kontrak 622/3.20/0042.1/4.32.303/SPK 2025. Proyek ini dikerjakan oleh CV. Menara Life, dengan tanggal kontrak 7 Juli 2025.
Kontroversi kian mencuat lantaran tidak ditemukan bangunan jembatan yang signifikan di lokasi, sehingga publik menduga nomenklatur proyek sengaja dipilih untuk membingkai kegiatan agar tampak lebih urgen.
Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat mendesak agar Pemkab Pamekasan mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan anggaran, serta memprioritaskan pembangunan yang menyentuh kepentingan rakyat secara nyata.












