Pamekasan,locusjatim.com– Kabupaten Pamekasan mendapat kepercayaan besar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai satu-satunya daerah di Pulau Madura yang akan menjalankan program Sekolah Rakyat (SR).
Program pendidikan alternatif itu, dijadwalkan mulai berjalan Agustus 2025 dan kini tengah memasuki tahap final persiapan.
Dari total 12 Sekolah Rakyat yang dibuka di awal tahun ajaran baru pada Senin (14/7/2025), Pamekasan masuk dalam klaster tahap 1B. Meski belum dimulai bersamaan dengan daerah lain di Jawa Timur, komitmen dan kerja keras ditunjukkan penuh oleh Dinas Sosial Pamekasan.
Kepala Dinas Sosial Pamekasan, Herman Hidayat Santoso, mengakui bahwa proses persiapan Sekolah Rakyat di daerahnya bukan hal yang mudah. Namun tekad untuk menyukseskan program ini justru semakin kuat karena posisi Pamekasan yang menjadi satu-satunya perwakilan Madura.
“Untuk tahap awal ini sudah kita lakukan dengan maksimal, diiringi tantangan dan rintangan. Sekolah Rakyat harus berjalan. Apalagi Pamekasan, menjadi satu-satunya (program Sekolah Rakyat) di Madura,” ujarnya, Senin (14/7/2025).
Salah satu tantangan terbesar adalah soal infrastruktur. Karena belum memiliki lokasi tetap, pihak Dinsos meminjam fasilitas milik Politeknik Negeri Madura (Poltera) di Jalan Jokotole sebagai tempat sementara. Keputusan ini diambil setelah lokasi tersebut dinyatakan memenuhi standar hasil survei.
“Untuk Pamekasan, masuk pada tahap 1B dan menjadi satu-satunya di Madura. Kesiapan sarana kita sementara pinjam punya Poltera, sudah disurvei dan dinyatakan memenuhi syarat,” jelas Herman.
Tak hanya itu, dinamika juga terjadi dalam jumlah peserta didik. Dari 53 siswa yang awalnya mendaftar, sempat menyusut hingga 40, namun kini telah mencapai target 50 siswa dari 12 kecamatan.
“Karena ini hal baru, kita sempat mendapatkan 53 siswa, namun mundur jadi 47, dan mundur lagi hingga sisa 40 siswa. Tapi untuk saat ini pas 50 siswa dari 12 kecamatan berbeda di Pamekasan. Semoga tidak mundur lagi,” tegasnya.
Persiapan teknis juga terus dimatangkan, mulai dari penyiapan tenaga pendidik, manajemen sekolah, keamanan, hingga sistem pendampingan siswa. Bahkan, kebutuhan logistik seperti konsumsi telah dikolaborasikan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Konsep dan aplikasi teknis sudah lengkap. Kalau ingin tahu detail bisa langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk urusan dapur, kita sudah kerjasama dengan program MBG,” tutupnya.(*)
