LOCUSJATIM.COM, SUMENEP – Minimnya partisipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumenep dalam gelaran Lomba Pidato Ala Bung Karno, membuat seorang budayawan setempat Ibnu Hajar bertanya-tanya.
Padahal dari informasi yang didapatnya dari panitia, kata Ibnu Hajar sudah ada Surat Edaran (SE) dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep yang memang ditujukan untuk instansi-instansi pemerintahan setempat.
“Saya tidak tahu, apakah hanya imbauan atau sebuah keharusan dalam tanda petik. Tapi yang jelas saya melihatnya ini tidak ada respon sama sekali sih. Dari saya amati, saya lihat itu hanya ada dua OPD yang ikut,” bebernya, Senin (01/07/2024).
Melihat hal tersebut, ia menilai ada yang tersembunyi dibalik minimnya partisipasi OPD pada lomba tersebut, bahkan setelah adanya SE yang dikeluarkan.
“Nah, kalau seperti ini saya tidak tahu, apakah surat edaran tidak direspon secara positif oleh OPD-OPD atau memang OPD-OPD menolak. Cuman karena takut mungkin menolak dengan surat edaran itu, sehingga tidak ada delegasi atau utusan-utusan dari OPD yang ada di Kabupaten Sumenep,” lanjutnya.
Ibnu Hajar menambahkan adanya gelaran tersebut tak semata-mata memeriahkan bulan kelahiran sang proklamator, tetapi juga menjadi wadah edukasi kepada generasi muda untuk menunjukan bagaimana gaya berorasi tokoh tersebut hingga bisa membawa kemerdekaan pada bangsa Indonesia.
Apalagi, sambungnya Bung Karno memang sosok orator ulung, yang dalam sejarahnya mampu membangkitkan psikologi massa untuk mencapai Indonesia merdeka dengan gerakan-gerakan revolusinya.
“Ketika dalam konteks kekinian, saya melihat bupati ini (Achmad Fauzi Wongsojudo, Red) dengan program Lomba Pidato Ala Bung Karno ini ingin memberikan pendidikan sejarah kepada generasi muda. Bahkan kecintaan-kecintaan menghargai jasa pahlawan juga dibangun di tingkat OPD. Tetapi ternyata responnya tidak ada sama sekali,” jelasnya.
Sebagai seorang budayawan, dirinya mengaku kecewa dengan sikap yang ditunjukan para OPD tersebut, yang terkesan dan tidak peduli pada pentingnya mengenalkan sejarah bangsa pada generasi-generasi muda.
Menurutnya, bagaimana nilai-nilai kebangsaan tersebut bisa diwariskan kepada generasi mendatang, jika para OPD saja tak ikut berpartisipasi dalam hal tersebut, bahkan secara tersirat menunjukkan sikap pembangkangan pada apa yang telah diinstruksikan oleh bupati melalui SE sekda itu.
“Kalo dibilang kecewa, iya sih. Sebagai budayawan saya bagaimana membudayakan nilai-nilai orator yang diwariskan oleh sang proklamator itu bisa berjalan sedemikian rupa,” tutupnya.
