Sumenep, locusjatim.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang profesional dan berintegritas.
Terbukti, untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, Pemkab Sumenep berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa opini WTP ini bukan sekadar simbol prestasi, melainkan refleksi dari komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjalankan pengelolaan keuangan secara taat aturan, transparan, dan akuntabel.
“Kami tidak hanya ingin mendapatkan WTP, tapi lebih dari itu, kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat dikelola dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Penghargaan WTP LKPD 2024 ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Fauzi di Sidoarjo, Kamis (17/4/2025). Penyerahan ini menjadi momen penting untuk merefleksikan keberhasilan dan juga tantangan dalam memperbaiki sistem administrasi keuangan daerah.
Menurut Bupati, prestasi ini tidak akan mungkin tercapai tanpa kontribusi nyata dari para ASN di semua lini serta peran aktif masyarakat yang ikut mengawasi jalannya roda pemerintahan.
“Ini adalah hasil kerja tim. Mulai dari perencana program, pelaksana kegiatan, hingga pengawas internal. Semuanya punya andil besar,” kata Bupati.
Lebih dari sekadar catatan audit, opini WTP menjadi tolok ukur tata kelola pemerintahan yang bersih. Pemkab Sumenep, kata Bupati Fauzi, terus berupaya menjadikan budaya tertib administrasi dan pengawasan sebagai bagian dari sistem kerja yang berkelanjutan, bukan hanya bersifat insidental atau seremonial.
Dalam setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK, Pemkab Sumenep juga berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan sesuai arahan.
“Setiap catatan dari BPK adalah peluang bagi kami untuk menjadi lebih baik, bukan untuk diabaikan,” tegasnya.
Tata kelola keuangan yang baik, lanjut Bupati, menjadi pondasi penting dalam menjalankan seluruh program pembangunan. Dengan sistem keuangan yang rapi dan akuntabel, program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan peningkatan kualitas pendidikan bisa berjalan lebih optimal.
Ia pun berharap agar pencapaian ini tidak membuat jajaran pemerintah daerah cepat puas. Sebaliknya, opini WTP kedelapan ini menjadi cambuk untuk terus menjaga standar profesionalitas yang tinggi dan menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan anggaran.
“Pemerintah tidak boleh lengah. Tugas kita bukan hanya menjaga kepercayaan publik, tapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Bupati.
