Sumenep, locusjatim.com– Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, memberikan tanggapan terkait aksi demonstrasi Aliansi BEM Sumenep (BEMSU) yang menyoroti ketimpangan data kemiskinan dan distribusi bantuan sosial.
Dalam wawancara eksklusif, Mulyadi menyatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi gerakan mahasiswa tersebut. Menurut Mulyadi, isu data kemiskinan dan ketidaktepatan bantuan sosial sudah sering dibahas dalam setiap rapat bersama Dinas Sosial (Dinsos).
“Sebenarnya itu menjadi kegelisahan kami juga, bahkan sebelum teman-teman BEM datang ke DPRD,” ungkapnya.
Ia menegaskan, DPRD tidak menutup mata terhadap fakta di lapangan yang menunjukkan adanya penerima bantuan yang tidak layak, bahkan ada warga yang sudah meninggal namun masih tercatat sebagai penerima bansos.
“Itu jelas memerlukan evaluasi menyeluruh,” tegasnya.
Lebih lanjut, Komisi IV juga telah merencanakan pemanggilan terhadap Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Keluarga Harapan (PKH) dan para pendamping sosial. Mulyadi menilai bahwa ketidakobjektifan data sering kali berasal dari proses pendataan di lapangan.
“Bukan datanya yang salah, tapi tidak objektif. Ini menyangkut keadilan sosial,” jelasnya.
Dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (Musrenbangcam), Mulyadi juga telah menyuarakan hal ini secara terbuka. Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata kesalahan Dinsos, sebab data tersebut bersumber dari kementerian setelah melalui pengumpulan di tingkat desa hingga kabupaten.
“Jadi ini masalah sistemik yang butuh pembenahan dari hulu ke hilir,” paparnya.
Mulyadi mengakui bahwa sebagai anggota DPRD yang masih relatif baru, ia dan rekan-rekannya masih terus mempelajari persoalan ini secara komprehensif. Ia pun tidak ingin mengambil langkah tergesa-gesa dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan sosial.
“Kami harus bijak, agar penyelesaiannya tidak setengah-setengah,” katanya.
Menanggapi kritik masyarakat soal minimnya penandaan penerima bansos di masyarakat, Mulyadi mengatakan pihaknya belum sampai pada pembahasan teknis seperti itu. Namun ia membuka ruang diskusi ke depan agar mekanisme pemberian bantuan bisa lebih transparan dan terukur.
“Yang jelas kami terbuka untuk inovasi yang mendorong keadilan,” ujar Mulyadi.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV dijadwalkan akan menggelar rapat bersama Dinsos usai paripurna mendatang. Bahkan, Mulyadi mengungkapkan kesiapan pihaknya untuk turun langsung ke lapangan mendampingi Dinsos dalam proses verifikasi.
“Kami yang lebih tahu kondisi di bawah, jadi pengawasan kami akan maksimal,” tutupnya
