Sumenep, locusjatim.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM) Universitas Bahauddin Mudhary (UNIBA) Madura menyoroti kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep setelah 100 hari kerja, yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Pernyataan tersebut, disampaikan BEM-KM UNIBA Madura saat gelaran aksi bersama elemen mahasiswa dan masyarakat di Sumenep, Jum’at (21/02/2025).
Pada kesempatan tersebut, Korlap aksi Jeky Soryadi mengatakan hingga seratus hari lebih berjalannya pemerintahan Prabowo-Gibran dan DPRD Sumenep ada banyak sekali kebijakan pemerintah yang meresahkan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan hingga ekonomi.
Untuk itu, pihaknya mendesak agar ada evaluasi secara menyeluruh kepada pemerintah saat ini, termasuk menolak revisi UU DPR RI No. 1 Tahun 2025 yang berpotensi membatasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan legislatif.
Kemudian, pada demonstrasi tersebut massa aksi juga menentang pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dinilai dapat memperparah ketimpangan ekonomi di daerah, termasuk di Kabupaten Sumenep.
Lebih lanjut, mereka juga meminta DPRD Sumenep untuk meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan.
Tak hanya itu, pada pernyataan sikap tersebut, pihaknya mendesak DPRD Sumenep agar lebih aktif mengawal kebijkan-kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat, serta melakukan evaluasi kinerja anggota dewan selama enam bulan terakhir agar ke depan bisa terus berpihak pada kepentingan rakyat sesuai dengan tanggung jawab yang diamanahkan kepada mereka.
Jeky Soryadi menegaskan, adanya aksi dan pernyataan sikap tersebut adalah wujud nyata keresahan mahasiswa dan masyarakat atas pemerintahan Prabowo-Gibran dan DPRD Sumenep.
Pihaknya berharap, dengan adanya aksi tersebut, suara mahasiswa di ujang timur Pulau Madura itu bisa didengar hingga istana negara dan segera ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan.
Sehingga, kesejahteraan rakyat bisa terwujud dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, termasuk di Kota Keris.
“Kami melihat ada banyak kebijakan yang justru merugikan rakyat. Oleh karena itu, kami menolak pemangkasan anggaran pendidikan, menuntut transparansi dalam program makan bergizi gratis, serta meminta evaluasi terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN),” pungkasnya.
