locusjatim.com, Sumenep – Kepala Dinas Kesehatan P2KB Sumenep Elya Fardasyah, secara tegas membantah tudingan adanya keterlibatan oknum Dinas Kesehatan dalam dugaan pemotongan dana kapitasi di sejumlah puskesmas di Kabupaten Sumenep.
Perlu diketahui, dana kapitasi kesehatan adalah pembayaran tetap yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Puskesmas. Pembayaran tersebut, dilakukan di muka berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di FKTP.
Dana kapitasi digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan mendukung biaya operasional pelayanan kesehatan.
Sedangkan untuk besaran dana kapitasi yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada FKTP, tidak memperhitungkan jenis dan jumlah layanan kesehatan yang diberikan.
Dalam wawancara resmi, ia menjelaskan bahwa sistem pengelolaan dana kapitasi telah berubah sejak tahun 2021, dan seluruh kewenangan kini berada di masing-masing puskesmas.
“Sejak 2021, Dinas Kesehatan tidak lagi mengelola dana kapitasi. Semua langsung dari pusat ke puskesmas, termasuk pengelolaan keuangan dan pelaporannya. Kami hanya menerima laporan global untuk sinkronisasi,” ujar Elya.
Ia menambahkan bahwa sistem ini mulai diubah secara bertahap sejak 2015, ketika dana kapitasi pertama kali diperkenalkan.
Kala itu, Dinas Kesehatan masih bertanggung jawab atas pelaporan dan pengarahan. Namun, sejak tahun 2021, puskesmas diberi otonomi penuh dalam mengelola dan melaporkan dana tersebut.
“Kalau ada isu pemotongan, saya tegaskan, itu tidak benar,” tutupnya.
