locusjatim.com, Sumenep – Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dinilai masih kurang maksimal, hal tersebut membuat Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) setempat, memberi “Rapor Merah” pada pekerjaan pelayan masyarakat tersebut selama tahun 2025 melalui aksi demonstrasi.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Zainol Arifin menyebut, pemberian “Rapor Merah” tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena masih banyaknya potensi Kota Keris yang tidak dimaksimalkan oleh Pemkab Sumenep.
Salah satu diantaranya adalah Sumber Daya Alam yang melimpah, baik di daerah daratan maupun kepulauan, yang masih belum dikelola secara maksimal.
Padahal kata Zainol, Sumenep terkenal dengan daerah maritim dengan kekayaan alam melimpah, tetapi kemiskinan masih jadi momok yang serius hingga hari ini. Bahkan sempat menjadi daerah termiskin ketiga di Jawa Timur (Jatim).
“Kekayaan alam yang melimpah seharusnya menjadi potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, sayangnya sumber daya ini tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah,” paparnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti kinerja dari program “Bismilah Melayani” yang menjadi tagline pemerintahan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.
Dari apa yang dilihat di lapangan, lanjut Zainol, peningkatan kesejahteraan guru, pembangunan infrastruktur kepulauan hingga pembangunan ekonomi berbasis desa tematik, sampai saat ini masih belum memberikan dampak yang signifikan untuk masyarakat.
Pihaknya menduga, program tersebut hanya taktik politik yang dikoar-koarkan demi menjaring kepercayaan masyarakat. Tetapi, pada prakteknya tidak ada implikasi nyata.
“Salah satu contoh adalah buruknya infrastruktur di kepulauan, serta akses pendidikan dan kesehatan yang masih jauh dari kata layak,” ungkapnya.
Kemudian, pihaknya juga menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih terjadi di daerah kepulauan.
Ada pula layanan publik yang tidak efisien hingga kurangnya akses produktif baik infrastruktur maupun ekonomi yang tidak menyentuh masyarakat kepulauan.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, pemberian “Rapor Merah” ini tak sekedar kritik untuk pemerintah, tetapi juga bentuk kepedulian mahasiswa pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah harus menyadari bahwa masyarakat butuh tindakan nyata, bukan hanya janji politik. Kami berharap Pemkab Sumenep mampu menjawab persoalan ini dengan langkah konkret demi masa depan Sumenep yang lebih baik,” tutupnya.
