LOCUSJATIM.COM, JEMBER – Pemberhentian seluruh program berbasis kemasyarakatan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, selama masa Pilkada 2024, dikecam oleh Fraksi PDI Perjuangan, Bahkan PDI Perjuangan menggugat hal tersebut, jika benar-benar direalisasikan.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Widarto anggota Fraksi PDIP, dirinya mengatakan bahwa Fraksi PDIP ada di garis depan, untuk membantu masyarakat.
“Maka kami menyampaikan Fraksi PDI Perjuangan ada di garis depan, untuk membantu masyarakat. Kami menggugat karena program ini dulu disetujui oleh Pemkab Jember bersama dengan Legislatif yakni DPRD Jember. Berwujud dalam APBD 2024,” ujarnya saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Rabu (16/10/2024).
Widarto juga mengatakan, seharusnya tidak perlu untuk menghentikan hak-hak rakyat tersebut, cukup mengawasi program kemasyarakatan tersebut.
“Bahwa dalam pelaksanaannya diawasi, untuk tidak digunakan dalam kampanye. Monggo dipersilahkan aparat, atau semua yang punya kewenangan untuk mengawasi,” ulasnya.
“Tapi kalau menghentikan hak-hak rakyat untuk Pilkada. Maka yang pertama kami menganggap ini upaya dzalim kepada rakyat, menghambat hak-hak rakyat, apalagi kalau itu dilakukan oleh ASN. Berarti dia melanggar sumpah janjinya,” sambungnya.
Karena menurut Widarto, Aparatur Sipil Negara sudah bersumpah untuk menjadi pelanggan rakyat.
“kalau berniat untuk berusaha netral. Tapi menghambat program pemerintah, atau terjadwal sebelumnya. Justru kita juga berpikir, ingin menunjukkan netral, tapi sejatinya perilaku yang dilakukan menunjukkan ketidaknetralan nya,” ungkapnya.
Pihaknya menduga, rencana untuk menunda program-program yang berbasis kemasyarakatan dalam bentuk dana hibah, bansos dan insentif guru ngaji itu untuk kepentingan memenangkan paslon tertentu dalam Pilkada 2024.
“Jangan-jangan justru memang untuk menguntungkan salah satu paslon tertentu. Bupati hari ini juga sudah cuti, maka sejatinya tidak ada yang perlu ditakutkan kalau aparat di bawah ASN ada yang ditakutkan menggunakannya untuk kampanye, silahkan diawasi,” ujarnya.
“Kalau begini yang dirugikan rakyat banyak, padahal pilkada itu untuk kepentingan siapa? Kalau gara-gara pilkada justru menghambat program untuk masyarakat Jember, padahal mereka sangat membutuhkan, contoh program insentif untuk guru ngaji, kemudian beasiswa, bahkan mungkin BLT dan lain sebagainya ini justru dihambat hanya karena kepentingan Pilkada, maka urgensinya pilkada kemudian apa, kalau pilkada justru menyengsarakan rakyat,” sambungnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jember tersebut, juga menginginkan agar seluruh masyarakat mengerti, dia juga meminta untuk menyebarluaskan hal ini dan memberitahu jika ada pihak-pihak tertentu yang tidak pro dengan rakyat.
“Tolong disebarluaskan kepada rakyat Jember secara keseluruhan bahwa ada pihak-pihak yang tidak senang rakyat Jember mendapatkan haknya. Ada pihak-pihak tertentu dengan kepentingan politik justru tidak senang rakyat yang dalam kondisi membutuhkan mendapatkan haknya atas APBD, atas anggaran negara yang sudah diprogramkan, dianggarkan sebelumnya hanya karena kepentingan politik Pilkada,” ulasnya.
“Fraksi PDI Perjuangan sekali lagi ada di garda terdepan karena ini urusan rakyat. Kita tidak terkait dengan politik silahkan diawasi. Tetapi ini urusan rakyat, jangan sampai dihambat-hambat. Mereka yang tidak senang insentif guru ngaji cair, berarti mereka berhadapan dengan guru ngaji,” pungkas Widarto.
