BUMD MINIM SDM, PAD SUMENEP BONCOS
Oleh : Mohammad Nor (ketua Jaringan Kajian Advokasi Rakyat)
LOCUSJATIM.COM, OPINI- Sumenep merupakan wilayah yang banyak kekayaan alamnya, menurut jumlahnya Kabupaten Sumenep merupakan wilayah dengan kekayaan tertinggi ke-3 di Jawa timur, namun menjadi evaluasi bersama juga dengan tingginya angka kemiskinan di Sumenep juga menjadi pertanyaan bersama. Entah dari pengelolaan pemerintah tak becus atau karena SDM kita yang lemah. Mari kita mengkaji dan menelaah bersama.
Dalam APBD sumenep termakhtub penyertaan modal untuk mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah) agar terus meningkat, namun faktanya malah boncos dan menurun. Mari kita cek pada APBD 2023 dan APBD 2024 di Sumenep, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dimana BUMD itu menjadi mesin utamanya, sementara itu ada penurunan PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari tahun 2023 ke 2024. Pada tahun 2023 mencapai 15,63 Sedangkan pada tahun 2024 menurun menjadi 15,42 M.
Padahal tiap tahun penyertaan modal daerah itu terus meningkat, untuk mendongkrak PAD Sumenep. Inilah akibat jika BUMD Sumenep tidak diisi oleh para profesional.
Mungkin yang murni dari para profesional hanya bank BPRS Bhakti Sumekar karena perbankan. Sedangkan BUMD yang yang lain, mari kita telaah bersama latar belakang dari struktur perusahaannya, apakah profesional di bidangnya atau tidak.
Mengapa PAD sumenep jangan terlalu berharap pada BUMD?, jika profesional yang mengelola BUMD di Sumenep mungkin akan memberikan hasil yang berbeda.
Seharusnya LKPJ tahun ini PAD dari sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus meningkat, mengapa demikian? Lihat saja penyertaan modal pada APBD 2023 dan 2024, jelas semakin besar, pada APBD 2023 penyertaan modal sejumlah 6,3 M sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi 12,3 M, dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Maka seharusnya PAD tahun 2024 ini juga bertambah dari sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Seharusnya ini adalah evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap seluruh BUMD yang tidak diisi oleh para profesional. Lakukan seleksi yang benar agar penataan BUMD berjalan maksimal.
Padahal seharusnya BPRS cabang jember tidak bangkrut, namun karena beberapa faktor hal tersebut terjadi.
Lain lagi dengan keberadaan BUMD selain BPRS, seperti PT. WUS, PD. SUMEKAR dan PT. SUMEKAR bagaimana kondisinya saat ini? Say hello saja mungkin, keberadaannya hanya sekedar ada, bahkan PT. Sumekar pernah sampai bangkrut tak mampu membayar gaji karyawannya, sungguh miris.
Apakah ini jawaban dari nawacita BISMILLAH MELAYANI? Koreksi ini merupakan kepedulian kami terhadap sumenep, sebagai wilayah yang kaya SDA jangan sampai sumenep krisis SDM, apalagi krisis SDM pada pengelolaan kekayaan daerah, ini adalah fatal dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Jangan sampai BUMD itu hanya menjadi tempat orang dekat kepala daerah lalu menghilangkan tanggung jawab perusahaan untuk mendongkrak PAD Sumenep. Sejauh ini secara gamblang kita melihat PAD dari BUMD sungguh sangat minim, meskipun penyertaan modal tiap tahun meningkat, profesionalitas terhadap perusahaan tidak dilakukan maksimal.
Kami harap ini direspon betul oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, agar segera terjadi pembenahan pada BUMD.
DPRD Kabupaten Sumenep juga harus melakukan evaluasi terhadap BUMD yang ada di Sumenep, ini merupakan aset kekayaan yang harus dikelola dengan manajemen yang benar. Jangan sampai penyertaan modal yang semakin meningkat tapi ada perusahaan BUMD yang bangkrut. DPRD Sumenep harus bertindak evaluasi semuanya, baik dari pemilihan SDM yang ada di BUMD ataupun pengelolaan yang tertata.
