Sumenep, locusjatim.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan yang melanda puluhan desa di Kabupaten Sumenep. Salah satu upaya yang dikaji adalah pembangunan sumur bor agar masyarakat memiliki akses air bersih tanpa terus bergantung pada bantuan tangki setiap musim kemarau.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rencana tersebut saat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batuputih, Rabu (14/10/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan, kekeringan di Kabupaten Sumenep telah berdampak pada 70 desa dengan total 271.017 jiwa. Sementara di Dusun Marang, sebanyak 595 jiwa turut mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Khofifah mengatakan, penanganan darurat tetap dilakukan melalui distribusi air bersih. Namun, pemerintah juga perlu mencari alternatif yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
“Kabupaten Sumenep ini jadi salah satu dari 25 Kabupaten yang mengeluarkan status darurat kekeringan. Hari ini di Desa Marang kita dropping air bersih, ada dua truk tangki dan 13 tandon unit tandon air,” ujarnya.
Untuk mendukung penanganan kekeringan, Pemprov Jatim mengalokasikan bantuan sebesar Rp130 juta bagi Kabupaten Sumenep. Bantuan tersebut mencakup 540 jeriken berkapasitas 15 liter, 90 tandon air berkapasitas 1.200 liter, serta 200 lembar terpal.
Khusus di Dusun Marang, pemerintah menyalurkan air bersih menggunakan dua truk tangki dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter. Selain itu, warga menerima tiga tandon air, dua tandon lipat, dan 150 jeriken untuk membantu menampung persediaan air.
Di tengah penyaluran bantuan tersebut, rencana pembangunan sumur bor menjadi salah satu opsi yang akan ditindaklanjuti Pemprov Jatim. Khofifah menyebut, upaya itu memungkinkan direalisasikan pada awal 2027, sebelum musim kemarau berikutnya tiba.
“Kita identifikasi, kalau ada opsi sumur bor akan kita upayakan. Kalau memang memungkinkan, kita sediakan di awal 2027, sebelum musim kemarau tahun depan kami upayakan,” ujarnya.
Rencana pembangunan sumur bor tersebut masih memerlukan identifikasi kondisi wilayah dan kajian kelayakan teknis. Pemerintah perlu memastikan lokasi yang memungkinkan serta kesesuaian sumber air dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Koordinasi dengan perangkat daerah terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, juga akan dilakukan untuk memetakan kebutuhan di lapangan dan mempersiapkan langkah penanganan selanjutnya.
Jika memungkinkan untuk direalisasikan, sumur bor diharapkan dapat menjadi sumber air alternatif bagi warga, sehingga distribusi air menggunakan truk tangki tidak selalu menjadi andalan ketika kemarau melanda.
Bagi masyarakat Dusun Marang, persoalan kekurangan air bersih bukan hal baru. Setiap musim kemarau, warga kembali menghadapi kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan rumah tangga, mulai dari memasak dan minum hingga keperluan sanitasi.
Salah seorang warga, Sudi, menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diberikan Pemprov Jatim. Meski demikian, ia berharap pemerintah juga merealisasikan solusi jangka panjang agar kesulitan serupa tidak terus berulang.
“Alhamdulillah, sangat senang mendapat bantuan air bersih ini. Setiap tahun saat musim kemarau, kami pasti kekurangan air bersih. Kami berharap banyak kepada Ibu Gubernur agar ada solusi supaya warga tidak terus mengalami kesulitan air bersih setiap musim kemarau,” ungkapnya.
Menurut Sudi, keberadaan sumur bor akan sangat membantu warga memenuhi kebutuhan air secara lebih mandiri. Karena itu, ia berharap rencana tersebut segera ditindaklanjuti.
“Semoga segera ada pengeboran karena tiap tahun saat musim kemarau pasti disini kekurangan air bersih. Kami berharap banyak pada Ibu Gubernur,” pungkasnya.
