Jember, locusjatim.com – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Jember menyoroti persoalan distribusi pupuk bersubsidi yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Salah satu persoalan yang disoroti berkaitan dengan petani penggarap lahan sewaan yang kesulitan mengakses pupuk bersubsidi.
Ketua HKTI Kabupaten Jember Ponimin Tohari mengatakan, persoalan tersebut terjadi karena sebagian lahan pertanian yang digarap petani merupakan lahan sewaan. Namun, dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) masih berada di tangan pemilik lahan.
Kondisi tersebut membuat pihak yang memiliki SPPT menjadi pihak yang dapat mengambil pupuk bersubsidi, meskipun lahan tersebut sedang digarap oleh petani penyewa.
“Intinya pupuk bersubsidi ini sudah tidak tepat sasaran. Rata-rata sawah ini disewakan, tetapi SPPT-nya tidak diberikan. Akhirnya yang punya SPPT yang mengambil,” kata Ponimin usai pelantikan PAC HKTI se-Kabupaten Jember di Pendopo Wahyawibawagraha, Sabtu (3/10/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera ditata agar pupuk bersubsidi dapat diterima oleh petani yang benar-benar menggarap lahan pertanian.
HKTI Jember, kata Ponimin, akan mulai melakukan pembenahan melalui penguatan organisasi hingga tingkat kecamatan dan desa.
“Sesudah ini karena PAC HKTI sudah dilantik, mungkin minggu depan saya kumpulkan untuk menata di masing-masing tingkat kecamatan. Kemudian membentuk di tingkat desa,” ujarnya.
Ponimin menjelaskan, penataan tersebut nantinya juga akan melibatkan pemerintah desa. Petani yang menyewa lahan diharapkan dapat berkoordinasi dengan kepala desa untuk menjelaskan status penggarapan lahan yang mereka lakukan.
“Untuk yang penyewa ini harus koordinasi dengan kepala desa. Mekanisme seperti ini nanti mau saya tata supaya pupuk bersubsidi bisa diterima penggarap sawahnya,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan pupuk bersubsidi tidak hanya menyangkut hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap. HKTI juga akan melihat mekanisme distribusi pupuk di lapangan, termasuk kondisi ketika kebutuhan pupuk tinggi tetapi keberadaan titik penyalur tidak sesuai dengan kebutuhan petani.
Karena itu, Ponimin menilai koordinasi dengan pengurus HKTI di tingkat kecamatan dan desa menjadi penting. Menurutnya, pengurus di tingkat bawah dapat membantu mengidentifikasi persoalan distribusi yang dialami petani secara langsung.
“Makanya saya sebagai Ketua HKTI Kabupaten Jember mau menata untuk tingkat kecamatan dan tingkat desa, untuk menyelaraskan kaitannya masalah pupuk bersubsidi,” ujarnya.
Ponimin mengatakan, seluruh PAC HKTI yang telah dilantik akan dikumpulkan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut. Hasil koordinasi itu nantinya diharapkan dapat menjadi dasar dalam melakukan penataan distribusi pupuk bersubsidi di tingkat bawah.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menyambut baik pelantikan pengurus HKTI di tingkat kecamatan. Ia mengajak HKTI berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperkuat sektor pertanian.
“Kami mengajak untuk berkolaborasi antara HKTI dengan Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Fawait.
Fawait juga menyebut Jember memiliki sejarah sebagai salah satu daerah lumbung pangan Jawa Timur, bahkan nasional. Ia berharap kolaborasi antara Pemkab Jember dan HKTI dapat semakin mendorong kemajuan sektor pertanian di Kabupaten Jember.
“Mudah-mudahan kolaborasi Pemda dengan HKTI bisa membuat lebih baik lagi,” pungkasnya.
