Sumenep, locusjatim.com – Ketimpangan harga bahan pokok antara wilayah daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep masih menjadi pekerjaan rumah serius. Di tengah gencarnya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di daratan, masyarakat kepulauan belum sepenuhnya merasakan program tersebut. Pemerintah daerah pun memilih jalur berbeda: menekan ongkos angkut sebagai strategi utama meredam disparitas harga.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, mengakui bahwa faktor distribusi menjadi tantangan terbesar dalam pemerataan harga kebutuhan pokok. Karena itu, intervensi difokuskan pada subsidi biaya transportasi barang menuju wilayah kepulauan.
Langkah tersebut diharapkan mampu membuat harga komoditas penting seperti beras dan minyak goreng tidak terpaut jauh dari harga di daratan.
“Sudah melakukan beberapa upaya dalam rangka bisa memberikan harga komunitas seperti harga-harga minyak goreng kita maupun beras itu dengan menggunakan metode akan menunjukkan terhadap ongkos angkut yang akan dilakukan sehingga terhadap komoditasnya bisa relatif sama dengan daratan,” ujarnya, Rabu (25/02/2025) kemarin.
Menurut Dadang, kebijakan itu dijalankan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan melibatkan lintas instansi. Fokusnya bukan sekadar operasi pasar sesaat, melainkan menjaga stabilitas harga agar masyarakat kepulauan tetap memiliki akses terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau.
Sementara GPM melalui Dinas Pertanian masih terfokus di wilayah daratan, Pemkab mulai menyiapkan skema kolaboratif agar program serupa dapat masuk ke kepulauan. Salah satunya dengan menggandeng camat dan Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka) setempat.
“Jadi GPM dalam hal ini melalui Dinas Pertanian masih belum dilakukan sementara sisi daratan saja, makanya kita coba kepada Dinas Teknis untuk bisa melakukan kegiatan gerakan pangan murah berkolaborasi dengan camat di kepulauan,” katanya.
Selain intervensi distribusi, stabilisasi harga juga diperkuat lewat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk melalui Pasar Murah EPIK. Program ini menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi, terutama menjelang dan selama Ramadan ketika permintaan bahan pokok cenderung meningkat.
TPID Kabupaten Sumenep pun berencana menggelar GPM dan pasar murah secara mandiri sebagai langkah antisipatif menjaga pasokan dan menekan lonjakan harga.
Di sisi lain, pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan.
Ke depan, Pemkab Sumenep menargetkan agar Gerakan Pangan Murah tak lagi terpusat di daratan. Dengan dukungan lintas sektor dan pemerintah kecamatan, program tersebut diharapkan benar-benar menjangkau masyarakat kepulauan secara merata.
“Yang pasti kami berharap masyarakat membeli sesuai kebutuhan dan tidak sampai menimbun,” tutupnya.
