Sumenep, locusjatim.com – Menjelang arus mudik Lebaran, perhatian DPRD Kabupaten Sumenep tertuju pada akses transportasi laut menuju Pulau Masalembu. Keterbatasan armada dinilai berpotensi memicu lonjakan penumpang yang tak tertampung, bahkan jauh sebelum hari raya tiba.
Sorotan itu disampaikan Anggota DPRD Sumenep dari Dapil VII, Ahmad Juhairi. Ia menilai, layanan kapal reguler yang tersedia saat ini belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat, terutama saat musim mudik.
“Reguler hanya dilayani SN 92 dari Perak. Dari Kalianget ada SN 92 dan KM Bung Tomo. Tapi saat musim mudik, itu sangat kurang. Perlu ditambah minimal satu armada lagi,” ujarnya, Minggu (22/02/2026).
Menurutnya, arus balik warga Masalembu tidak hanya berasal dari wilayah Jawa dan Bali. Banyak perantau yang bekerja di Kalimantan hingga Malaysia juga pulang kampung menjelang Lebaran. Kondisi ini membuat tiket cepat habis, bahkan sejak sepekan sebelum hari raya.
“Selain dari Jawa dan Bali, juga ada masyarakat Masalembu yang dari luar negeri, khususnya Malaysia. Ada juga yang merantau ke Kalimantan. H-7 biasanya sudah mulai penuh,” katanya.
Situasi tersebut, lanjut Juhairi, menuntut adanya kepastian jadwal kapal tambahan khusus mudik. Informasi itu harus diumumkan jauh hari agar calon pemudik dapat merencanakan perjalanan dengan matang dan tidak terlantar di pelabuhan.
“Jadwal kapal khusus mudik harus sudah ada kepastian dan terpublikasi jauh-jauh hari sebelum mudik. Termasuk soal kapasitas jumlah penumpang yang bisa ditampung. Karena sering kali calon pemudik sudah tiba di pelabuhan, tetapi tidak tertampung,” ujarnya.
Tak hanya soal jumlah armada, DPRD juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi tiket. Praktik percaloan diminta untuk dicegah agar tidak membebani masyarakat dengan harga yang tidak wajar.
“Tiket harus dipastikan tidak ada oknum yang mempermainkan penjualan tiket atau calo yang merugikan calon pemudik,” katanya.
Di sisi lain, Juhairi menyoroti ketimpangan layanan antarwilayah kepulauan di Sumenep. Beberapa rute lain disebut memiliki lebih banyak pilihan kapal dibandingkan Masalembu. Ia pun menyuarakan harapan masyarakat agar kapal jenis Holalo, DBS, dan Express juga dapat melayani rute tersebut.
“Masyarakat Masalembu berharap kapal jenis Holalo, DBS, dan Express juga bisa melayani rute ke Masalembu, sehingga ada perlakuan yang adil,” ujarnya.
DPRD, tegasnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong kebijakan yang berpihak pada warga kepulauan. Penambahan armada dan peningkatan kualitas layanan dinilai sebagai bagian dari upaya menghadirkan keadilan akses transportasi laut.
“Sesuai kewenangan, selain memaksimalkan pengawasan, kami juga akan terus mendorong adanya regulasi dan anggaran yang mendukung penyediaan transportasi laut yang memadai dan berkualitas serta mengedepankan prinsip kesetaraan untuk seluruh masyarakat kepulauan,” tutupnya.
