Pamekasan,locusjatim.com – Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM) secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap tegas terkait kondisi sosial-ekonomi di wilayah Madura.
Dalam rilis pers yang dikeluarkan pada Februari 2026, FPBM menyoroti maraknya aktivitas organisasi masyarakat (ormas) tak berizin serta beban cukai yang kian menghimpit industri tembakau rakyat.
Ketua FPBM menegaskan bahwa stabilitas sosial dan kepastian hukum adalah kunci bagi keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
“Tanpa legalitas, organisasi berubah menjadi entitas liar; tanpa prosedur, aspirasi berubah menjadi disrupsi,” tulis pernyataan tersebut.
Poin utama yang ditekankan oleh FPBM adalah desakan kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk menertibkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau ormas yang tidak memiliki legal standing (dasar hukum) yang jelas.
FPBM meminta Kesbangpol melakukan verifikasi ketat karena keberadaan lembaga tanpa izin dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan merugikan masyarakat. Selain itu, mereka meminta Polres Pamekasan meminimalisir aksi demonstrasi yang tidak mengikuti prosedur resmi guna menghindari konflik horizontal.
Sektor ekonomi juga menjadi perhatian serius. FPBM menyoroti kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang terus meroket. Kenaikan ini dianggap sebagai “lonceng kematian” bagi industri hasil tembakau lokal di Madura.
Beberapa poin tuntutan terkait ekonomi antara lain : Meminta Bea Cukai memberikan kemudahan izin usaha bagi pabrik rokok skala kecil, Mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Bea Cukai untuk mengedepankan pembinaan dan solusi daripada langsung melakukan penindakan hukum yang bisa mematikan mata pencaharian buruh, Menyoroti penurunan serapan tembakau oleh pabrik besar (seperti Djarum dan Gudang Garam) akibat kenaikan cukai, yang berdampak langsung pada anjloknya harga di tingkat petani.
Di akhir pernyataan sikapnya, FPBM mengajak seluruh elemen, termasuk media dan LSM resmi, untuk ikut berkontribusi memberikan solusi nyata bagi pembangunan ekonomi Madura yang berkelanjutan. FPBM menyatakan siap berdialog dengan seluruh pihak demi menciptakan iklim investasi lokal yang sehat dan bermartabat.
“Kami berdiri di sisi hukum, bukan di sisi kekacauan. Kami siap bekerja sama demi Madura yang aman dan tertib,”pungkasnya (*)
