Sumenep,locusjatim.com – Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali menjadi sorotan publik. Menyikapi isu tersebut, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Sumenep menginisiasi diskusi publik bertajuk “Pilkada Lewat DPRD: Solusi atau Kemunduran Demokrasi” yang digelar di Hotel Kaberaz, Sumenep, Rabu (21/01/2026).
Forum diskusi yang dimulai sejak pukul 09.30 WIB itu menghadirkan perwakilan fraksi-fraksi DPRD Sumenep serta pengamat politik dan kebijakan publik. Berbagai perspektif disampaikan untuk menguji wacana Pilkada tidak langsung dari sisi demokrasi, hukum, hingga dampaknya terhadap kedaulatan rakyat.
Sejumlah anggota legislatif yang hadir sebagai narasumber antara lain H. Hosnan, S.IP., M.AP dari Fraksi PDI Perjuangan, Akhmadi Yasid, S.H dari Fraksi PKB, Moh. Fendi, S.E dari Fraksi Demokrat, Dr. H. M. Asy’ari Muthhar, M.Fil.I dari Fraksi PPP, Ahmad Jauhari, S.IP., M.Phil dari Fraksi NasDem, serta Holik yang mewakili Fraksi Gerindra–PKS DPRD Sumenep.
Sepanjang diskusi, beragam argumen mengemuka. Ada pandangan yang menilai Pilkada melalui DPRD bisa menekan biaya politik, namun tidak sedikit pula yang mengingatkan potensi berkurangnya partisipasi rakyat. Meski berbeda sudut pandang, para narasumber sepakat bahwa prinsip demokrasi dan keterlibatan publik tidak boleh dikesampingkan dalam setiap kebijakan politik.
Diskusi juga diperkaya dengan pandangan akademik dari Dr. Wilda Rasail, M.A, pengamat politik dan kebijakan publik, yang menyoroti implikasi jangka panjang wacana tersebut terhadap kualitas demokrasi lokal. Jalannya dialog dipandu oleh moderator Wildan Mukhlisah Sy.
Ketua JMSI Sumenep, Supanji, menegaskan bahwa forum tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral media dalam menjaga ruang publik yang sehat. Menurutnya, isu Pilkada melalui DPRD bukan sekadar perdebatan elit, melainkan menyangkut langsung hak politik masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa media siber memiliki peran strategis dalam memastikan publik memperoleh informasi yang utuh dan berimbang. Oleh karena itu, JMSI memilih menghadirkan seluruh pandangan secara terbuka agar masyarakat dapat menilai sendiri arah terbaik bagi demokrasi.
Melalui kegiatan tersebut, JMSI Sumenep berharap diskusi publik semacam ini dapat menjadi sarana literasi politik yang mencerahkan, sekaligus memperkuat peran media sebagai penjaga demokrasi yang inklusif dan berintegritas.
“Diskusi ini tidak dimaksudkan untuk menggiring sikap tertentu. Kami ingin masyarakat memiliki ruang untuk berpikir kritis, menimbang apakah wacana ini menawarkan solusi tata kelola atau justru berpotensi melemahkan demokrasi,” tutupnya. (*)
