Sumenep,locusjatim.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai menggeser orientasi kinerja birokrasi dari sekadar urusan administrasi dan penyerapan anggaran menuju pembangunan yang benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Perubahan pola pikir ini menjadi penekanan utama Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim.
Arahan tersebut disampaikan saat memimpin Apel Gabungan di halaman Kantor Bupati Sumenep, Senin (05/01/2026). Dalam kesempatan itu, Wabup menegaskan pentingnya kualitas perencanaan sebagai kunci keberhasilan pembangunan daerah.
Menurutnya, seluruh pimpinan perangkat daerah bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menyusun dan menjalankan program kerja yang memiliki sasaran jelas, indikator terukur, serta berorientasi pada hasil. Ia menilai, perencanaan yang matang akan menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan program di lapangan.
“Perencanaan dan pelaksanaan program kerja adalah fondasi utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan benar-benar berorientasi pada hasil,” ujar Imam Hasyim.
Ia mengingatkan, program yang dibiayai melalui APBD 2026 tidak boleh hanya dinilai dari tingginya angka serapan anggaran. Lebih dari itu, setiap kegiatan harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Program kerja yang dijalankan pimpinan perangkat daerah dan ASN harus punya indikator yang jelas, targetnya terukur, dan hasil akhirnya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bahan evaluasi, Wabup juga memaparkan capaian kinerja keuangan daerah pada tahun anggaran sebelumnya. Berdasarkan laporan realisasi APBD 2025, pendapatan daerah, khususnya dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), tercatat melampaui target.
Ia menjelaskan, jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi pendapatan daerah 2025 meningkat sekitar 15,9 persen atau setara Rp48,4 miliar. Sementara itu, realisasi belanja daerah terserap sebesar 88,30 persen atau mencapai Rp2,38 triliun lebih.
Meski capaian tersebut patut diapresiasi, Imam Hasyim menilai hal itu belum cukup tanpa evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program yang dijalankan. Karena itu, ia meminta setiap perangkat daerah melakukan penilaian berkala agar program tetap berjalan sesuai tujuan dan dapat segera disesuaikan apabila menemui kendala.
“Evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan program berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya bisa maksimal dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(*)
