Nasional, locusjatim.com — Desakan agar pemerintah mengambil langkah luar biasa dalam menangani bencana besar yang melanda sejumlah provinsi di Sumatera kembali menguat, salah satunya datang dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah.
Dia menilai kondisi di lapangan sudah mencapai tingkat krisis nasional sehingga membutuhkan mobilisasi sumber daya negara secara menyeluruh, bukan lagi penanganan konvensional berbasis daerah.
Seruan tersebut disampaikan Said setelah BNPB merilis data terkini per 3 Desember 2025 yang mencatat 753 korban meninggal, 650 hilang, 2.600 luka-luka, serta lebih dari 576 ribu warga mengungsi akibat banjir besar dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional,” ujarnya, Rabu 3 Desember 2025.
Menurut politisi asal Madura itu, skala bencana sudah melebihi kapasitas penanganan normal. Ia menilai pemerintah perlu mengerahkan seluruh instrumen negara, termasuk pengerahan TNI-Polri, percepatan logistik, dan aktivasi penuh komando darurat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus segera memaksimalkan dana on call APBN 2025 sebesar Rp4 triliun sebagai landasan operasi tanggap darurat.
“Kebutuhan tanggap darurat masih sangat mendesak. Jangan sampai warga kelaparan atau kesulitan mendapatkan bantuan dasar,” katanya.
Said juga menyoroti laporan mengenai warga yang terpaksa mengambil barang dari pertokoan maupun gudang Bulog. Menurutnya, tindakan itu tidak boleh semata-mata dilihat sebagai pelanggaran, tetapi sebagai sinyal bahwa distribusi bantuan masih lemah.
“Mereka melakukan itu untuk mempertahankan hidup. Saya yakin mereka tidak menginginkan tindakan itu jika bantuan sudah tersedia,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya mempercepat penyediaan lokasi pengungsian yang layak, suplai makanan, fasilitas MCK, selimut, pakaian, serta layanan trauma healing bagi anak-anak. Selain itu, seluruh operasi pencarian dan penyelamatan perlu diperluas untuk menemukan ratusan korban yang masih hilang.
Untuk pemulihan jangka panjang, Said meminta pemerintah menyiapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dengan skema anggaran multiyears, termasuk dukungan APBN 2026. Kerusakan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan, tempat ibadah, hingga infrastruktur dasar dinilai membutuhkan pembiayaan besar dan perencanaan lintas tahun.
“Pemulihan layanan publik dan pembangunan kembali infrastruktur harus menjadi prioritas setelah masa tanggap darurat selesai,” tukasnya.(*)
