Lamongan, locusjatim.com– Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jawa Timur terus memperkuat perannya dalam menciptakan ekosistem pers yang profesional dan berintegritas. Melalui kegiatan bertajuk “Komunikasi dan Edukasi Jurnalistik”, JMSI Jatim memberikan pemahaman mendalam kepada ratusan kepala sekolah, guru, staf sekolah, serta kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Lamongan tentang cara mengenali serta menghadapi media abal-abal dan wartawan bodrek.
Kegiatan yang digelar bersama Forum Kader Bela Negara (FKBN) dan Komunitas Jurnalis Lamongan (KJL) di LA Restaurant LSC Lamongan, Minggu (5/10/2025), berlangsung interaktif. Sejumlah peserta antusias mengajukan pertanyaan kritis seputar fenomena wartawan bodrek, legalitas media, hingga prosedur pelaporan ketika mendapat tekanan dari oknum wartawan.
Fery Fadli, anggota JMSI Jatim di Lamongan sekaligus ketua panitia, menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari upaya JMSI untuk membangun literasi jurnalistik di tingkat akar rumput. “Banyak Kasek maupun Kades mempertanyakan kedatangan wartawan media yang disebut abal-abal,” ujarnya.
Ketua JMSI Jatim Syaiful Anam, yang menjadi narasumber utama bersama Wakil Ketua Jay Wijayanto, menegaskan bahwa keberadaan JMSI di Jawa Timur memiliki komitmen kuat untuk melawan praktik jurnalisme abal-abal dan memperkuat pemahaman publik terhadap kerja media profesional.
“Media pers, mengacu pada UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” kata Syaiful Anam.
Ia menjelaskan, wartawan yang profesional bekerja berdasarkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). “UU Pers dan KEJ menjadi kitab suci media dan wartawan, yang kemudian pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan Dewan Pers,” tegasnya.
Melalui JMSI, lanjut Syaiful, pihaknya terus mendorong agar masyarakat memahami perbedaan antara media resmi dan media palsu. “JMSI ingin memastikan publik tidak mudah termakan informasi bohong, sekaligus tahu bagaimana menghadapi tekanan dari oknum yang mencatut nama pers,” ujarnya.
Sementara itu, Jay Wijayanto menambahkan, JMSI aktif mengedukasi publik tentang ciri-ciri media sah dan terverifikasi. “Silakan cek boks redaksinya. Kalau lengkap, aman. Jika tidak lengkap, bisa dipastikan abal-abal. Lebih gampang lagi jika media tersebut telah terverifikasi Dewan Pers, itu sudah aman,” terangnya.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak jawab jika menjadi korban pemberitaan tidak benar. “Media wajib memuat hak jawab. Bila tidak mau, maka laporkan ke Dewan Pers melalui link website Dewan Pers atau bisa langsung berkirim surat,” ujarnya.
Menurutnya, langkah JMSI turun langsung ke daerah merupakan strategi nyata membentengi publik dari disinformasi dan praktik jurnalistik tidak etis. “Kalau pejabat dan masyarakat paham, mereka tidak akan takut atau terjebak oleh wartawan bodrek,” tambah Jay.
Menutup sesi, Syaiful Anam menegaskan komitmen JMSI Jatim untuk terus hadir sebagai garda depan literasi media. “Kami ingin semua pihak, baik wartawan maupun pejabat publik, sama-sama bekerja sesuai aturan. Jika berjalan di jalur benar, tidak akan ada persoalan dengan pers,” pungkasnya.(*)
