Pamekasan, locusjatim.com – Ratusan massa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pamekasan, Kamis (18/9/2025) siang. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari persoalan pengadaan tembakau hingga transparansi anggaran pemerintah daerah.
Salah satu yang disorot massa adalah belanja kasur, sofa, hingga perjalanan dinas yang nilainya dinilai tidak masuk akal. Koordinator lapangan aksi menyebut, anggaran tersebut kontras dengan kondisi rakyat kecil yang masih terbebani berbagai swadaya.
“Coba bayangkan, untuk kasur, sofa, dan perjalanan dinas bisa ratusan juta. Sementara rakyat kecil masih harus berjuang sendiri dengan swadaya,” serunya dalam orasi di depan kantor bupati.
Aksi sempat memanas ketika massa berusaha masuk untuk bertemu langsung dengan Bupati Pamekasan. Saling dorong antara demonstran dan aparat tidak terhindarkan. Setelah melalui negosiasi, massa akhirnya diperbolehkan masuk ke halaman kantor bupati hingga pukul 12.30 WIB.
Sekitar pukul 13.11 WIB, Bupati Pamekasan akhirnya menemui massa aksi, didampingi sejumlah pejabat terkait.
Menjawab sorotan publik, Bupati Pamekasan menjelaskan bahwa pengadaan kasur dan sofa senilai Rp220 juta merupakan program yang tercatat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun ini, dan prosesnya dilakukan oleh Bagian Umum Setkab Pamekasan.
“Untuk kasur sebesar Rp104,8 juta, rinciannya dua unit kasur ukuran 200×200 seharga Rp53,6 juta, serta dua unit kasur ukuran 180×200 dengan nilai Rp51,2 juta. Sementara kursi sofa berbahan jati ukir dianggarkan lebih dari Rp116 juta,” jelasnya.
Namun, ia menegaskan bahwa proses pengadaan itu terjadi sebelum dirinya resmi dilantik sebagai bupati pada Maret 2025 lalu.
“Pengadaan kasur sudah jauh sebelum saya masuk ke Pendopo Ronggosukowati. Saya bahkan sudah minta agar anggaran dialihkan untuk kebutuhan yang lebih penting, seperti lampu penerangan di pendopo yang digunakan untuk pertemuan banyak pihak,” tegasnya.
Aksi massa kemudian mereda setelah adanya penjelasan dari bupati.
