Jakarta,locusjatim.com– Ketua DPP PDI Perjuangan, MH. Said Abdullah menegaskan komitmen partainya untuk memastikan para legislator benar-benar bekerja maksimal. Ia menyebut, langkah itu adalah jawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat agar wakil rakyat lebih serius menyerap aspirasi publik.
Bagi Said, partai politik tidak boleh hanya dipahami sebagai kendaraan politik, melainkan organisasi publik yang berkewajiban hadir nyata di tengah masyarakat.
“Kami menyadari parpol sebagai organisasi publik berkewajiban dan memiliki tanggung jawab menyerap aspirasi dan tuntutan itu dengan nyata,” ujar Said Abdullah, Selasa (10/09/2025).
Sebagai langkah konkret, Said langsung menginstruksikan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur untuk menerapkan mekanisme evaluasi ketat terhadap kinerja legislator, baik di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Ia bahkan merinci lima aspek yang akan menjadi tolok ukur penilaian.
Pertama, setiap legislator wajib memiliki rumah aspirasi sebagai wadah menampung keluhan masyarakat. Kedua, disiplin menjalankan tugas kedewanan, mulai dari hadir dalam rapat, aktif menyusun perda, hingga mengawasi penggunaan APBD.
“Legislator PDI Perjuangan tidak boleh abai, mereka harus hadir dan aktif,” tegas Said.
Aspek berikutnya adalah kemampuan berkomunikasi dengan publik melalui media massa dan media sosial, sehingga kerja politik dapat dirasakan masyarakat. Selain itu, dukungan konsisten terhadap program pemerintah yang pro-rakyat juga menjadi perhatian serius.
“Kami akan menilai sejauh mana legislator konsisten mendukung kebijakan yang pro-rakyat,” jelasnya.
Tak kalah penting, loyalitas terhadap partai. Legislator diwajibkan terlibat dalam kegiatan internal, mulai tingkat PAC, DPC hingga DPD, untuk memperkuat soliditas.
Said juga menginstruksikan seluruh jajaran pengurus PDI Perjuangan Jatim agar membuka kantor partai sebagai rumah pengaduan rakyat. Hasil evaluasi nantinya akan diumumkan secara berkala ke publik.
“Dengan begitu, partai hadir langsung di tengah masyarakat,” tandasnya.(*)
