Pamekasan, locusjatim.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Madura (UNIRA) melakukan aksi demo ke Kantor Bupati Pamekasan hingga menyegel kantornya, pada Kamis 14 Agustus 2025.
Aksi kali ini menarik perhatian, sebab kehadiran mereka membawa kurang lebih 6 buah bendera One Piece “Jolly Roger”yang dikibarkan dalam aksi tersebut.
Presiden mahasiswa UNIRA, Izet Alfian Fatahillah mengungkapkan bahwa bendera One Piece itu adalah simbol kekecewaannya terhadap pemerintahan Bupati Pamekasan.
“Kita kibarkan bendera One Piece di demo ke Bupati Pamekasan adalah sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap pemerintah daerah,” teriak Izet Alfian Fatahillah dalam orasinya.
Dia mengungkapkan bahwa pada momentum Kemerdekaan RI ke-80, pihaknya tidak menemukan keadilan dari kebijakan yang diambil Bupati saat ini.
“Bendera One Piece ini sebagai bentuk perlawanan kami terhadap ketidakadilan yang dipimpin Bupati Pamekasan,” ucapnya.
Mereka mendesak Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman untuk melakukan pembenahan, mulai dari pelayanan di RSUD Pamekasan yang menyebabkan banyak korban pasien Hemodialisis (HD) hingga penertiban tambang Ilegal yang menyebabkan banjir.
Selain itu, aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu meminta komitmen Bupati Pamekasan untuk mereformasi birokrasi yang berdampak pada Defisit anggaran tahun 2024.
“Kami akan melakukan aksi kembali jumlah massa lebih banyak mengingat Bupati tidak mau bertanda tangan tuntutan kami,” tegas pria kelahiran Sampang tersebut.
Sementara itu, dalam aksi yang ditemui langsung, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan perbaikan, selebihnya hal tersebut membutuhkan proses dan tahapan.
“Terkait pelayanan pasien HD, kami sudah lakukan pelayanan maksimal tiga shift sampai pukul 01.00 dini hari. Selebihnya, alat kesehatan diistirahatkan karena jika dipaksakan bisa rusak,” tegasnya.
Bupati Pamekasan itu juga mengaku sudah menggandeng pihak terkait untuk menambah alat cuci darah. Sedangkan untuk tambang Ilegal akan segera dibahas dengan OPD terkait.
“Kami targetkan nanti pelayanan bisa 4 shift. Sementara kalau soal tambang saya sudah koordinasi dengan OPD terkait untuk menyelesaikan,” tandasnya.
Sekadar informasi, massa aksi tersebut kecewa karena Bupati Pamekasan enggan menandatangani tuntutannya sehingga melakukan penyegelan.
