Jember,locusjatim.com – Asosiasi Dosen ASN Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (ADAPI) menggelar diskusi publik bertema penguatan status dan karir dosen ASN PPPK. Acara yang dilaksanakan secara hybrid tersebut, menghadirkan para pemangku kebijakan kunci, termasuk Komisi II DPR RI, Kementerian PANRB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jumat (01/08/2025).
Ketua Umum DPP ADAPI, Dr. Moh Nur Afandi, menyampaikan keresahan yang selama ini dirasakan oleh para dosen PPPK. Ia menegaskan bahwa ketidakpastian status karir, termasuk ketidakjelasan tentang jabatan fungsional dan pengakuan masa kerja sebelum menjadi PPPK, menjadi ganjalan besar.
“Kami ini sudah bertahun-tahun mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa, tapi pengabdian itu seolah terhenti begitu status kami berubah menjadi PPPK. Tidak ada pengakuan masa kerja sebelumnya, dan ini sangat mengganggu aspek karir,” tegas Afandi.
Menurutnya, salah satu isu krusial adalah kontrak PPPK yang dibatasi hanya lima tahun, tanpa kejelasan tentang kelanjutan karir atau jenjang akademik.
Untuk itu, dia berharap agar pemerintah segera menyusun regulasi baru yang memberikan perlindungan karir dan jenjang fungsional bagi PPPK.
“Karir itu penting, bukan hanya untuk kami secara individu, tapi untuk keberlangsungan mutu pendidikan tinggi. Dosen harus inovatif dan adaptif, tapi bagaimana mungkin jika status dan jenjangnya tidak jelas?” katanya.
Merespons hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menyatakan bahwa pihaknya telah menampung semua aspirasi dalam diskusi ini.
Ia menegaskan pentingnya transformasi birokrasi sebagai latar belakang utama pembahasan PPPK.
“Diskusi ini sangat penting. Saya juga ingin mendengar aspirasi langsung dan menjembatani kebutuhan teman-teman dosen PPPK. Ini bagian dari reformasi birokrasi agar birokrasi kita lebih lincah, adaptif, dan terintegrasi,” ucap Rini.
Ia menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan delapan arahan utama reformasi birokrasi, yang salah satunya menyasar peningkatan kualitas ASN. Dalam konteks ini, dosen PPPK dinilai memiliki peran strategis dalam mencetak SDM unggul.
Rini menjelaskan bahwa pemerintah sudah menyelesaikan penataan pegawai non-ASN, dan kini tengah fokus pada penyelesaian status PPPK.
“Khusus untuk PPPK, penataan dan penyelesaian status akan kami selesaikan pada Oktober 2025,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung pentingnya sistem merit dalam manajemen ASN dan menegaskan bahwa rekrutmen berbasis kompetensi adalah kunci utama. Jika proses rekrutmen tidak berkualitas, maka akan berdampak buruk pada pelayanan publik dan produktivitas nasional.
“Paradigma ASN baru menempatkan kompetensi sebagai pilar utama. Kita tidak bisa membiarkan proses rekrutmen yang asal-asalan, karena itu akan menurunkan kualitas layanan publik, bahkan meningkatkan angka pengangguran,” ujar Rini.
Maka dari itu, pihaknya mengajak ADAPI untuk terus berkolaborasi dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas kinerja dosen ASN PPPK.
“Kami butuh sinergi, karena keberhasilan reformasi birokrasi tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, tapi harus bersama-sama dengan para pemangku kepentingan seperti ADAPI,” pungkasnya.(*)
